Yanlua : Masalah di SBT Ibarat Mengurai Benang Kusut

Yanlua : Masalah di SBT Ibarat Mengurai Benang Kusut

BULA, hunimuanews.com-Anggota Komisi A DPRD SBT Azis Yanlua menyoroti permasalahan yang menjadi perhatian publik masyarakat kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) yang tidak terselesaikan, bahkan cenderung meningkat.

 

"Minimnya pembangunan infrastruktur, pendidikan, ekonomi, kesehatan, bahkan masalah desa, dana desa (Dandes) dan Penjabat desa terus menjadi bumbu tak sedap untuk dikonsumsi publik hingga segala masalah di daerah ini jika dibicarakan ibarat kita mengurai benang kusut." Ucap Yanlua


Ungkapan Anggota Komisi A DPRD SBT Abdul Aziz Yanlua, saat diundang menghadiri Diskusi Publik yang digelar Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMNI Cabang SBT, dalam momentum Diesnatalis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) ke-67, Rabu malam (24/03/2021) di Cafe Ruang Rindu Bula.


Yanlua dalam forum yang bertema "Peran GMNI SBT Dalam Mengawal Kebijakan Pemerintah Daerah" itu menjelaskan, selaku Wakil Rakyat dirinya terus menerus mensuarakan setiap persoalan yang terjadi di daerah ini di parlemen, yang merupakan bagian dari fungsi pengawasan dan kewenangan DPR.


Dikatakan lagi, kebijakan pemerintah daerah yang condong diperlihatkan adalah menempatkan tenaga pendidik dan kesehatan sebagai penjabat desa, menurutnya hal tersebut suda barang tentu bertentangan aturan dan undang-undang yang berlaku, dan berpengaruh buruk terhadap sistem pelayanan masyarakat.


"Padahal suda ada edaran gubernur bahwa penjabat desa tidak diperbolehkan bagi guru dan tenaga kesehatan, sebab mereka punya kerja kerja yang berurusan dengan kewajiban dasar daerah ini, tetapi masih saja dilakukan". Tuturnya


Bahakn Anggota DPR dari fraksi PDIP itu, mengkalim pasca pelantikan penjabat desa oleh Bupati terpilih Abdul Mukti Keliobas di Aula pandopo beberapa bulan yang lalu itu cacat hukum, sebab menurutnya kebijakan tersebut melenceng dari satu ketentuan hukum yang berlaku.

 

"Makanya saya bilang pelantikan kemarin itu cacat hukum, cacat politik, cacat orang jika kita kaji sandaran hukumnya, saya bilang ini akibat kebijakan  yang banyak bertabrak dengan ketentuan". (HN-MR)