Upaya Inovasi, Asalkan Pendidik Tak Dijadikan Pj. Kepala Desa di SBT

Upaya Inovasi, Asalkan Pendidik Tak Dijadikan Pj. Kepala Desa di SBT

BULA, hunimuanews.com-Upaya berinovasi dalam dunia pendidikan dapat ditempuh dengan berbagai cara demi kemajuan dan perkembangan pendidikan di kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) asalkan tidak dijadikan tenaga pendidik (Guru) sebagai aparatur desa atau penjabat kepala desa sementara pada satu wilayah tertentu.


Hal itu diungkapkan Ketua Komisi A DPRD SBT Umar Gasam saat menghadiri diskusi yang digelar Forum Komunikasi Pemuda (Forkop) dengan tema "Bacarita Inovasi Pendidikan" Minggu Malam (14/03/21) di Kedai Revolusi Jln Pandopo Bula.


Gasam menegaskan hal tersebut dengan merujuk pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3. tahun 2017 tentang sistem penyelenggaraan pendidikan yang menyebutkan guru tidak bisa diberi tugas tambahan selain menjadi kepala sekolah.


"Itu kalau tidak salah saya pernah baca dalam satu pasal, kalau seng salah pasal 6 atau 4, mengatakan guru tidak bisa diberi tugas tambahan selain menjadi kepala sekolah". Ungkap Gasam


Menurutnya dalam meningkatkan kondisi pendidikan di negeri ini, terdapat inovasi inovasi yang jauh lebih efektif. Dikatakan selaku pimpinan pada komisi A DPRD SBT dirinya banyak melakukan Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara (KPASN) sebagai legulator di negara ini.


Melalui forum diskusi itu, Gasam terus mengingatkan kepada Dinas Pendidikan sebagai lembaga teknis penyelenggara pendidikan di kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) bahwa cara dan inovasi untuk mengakomodasi generasi kita yang cukup banyak honor di daerah ini sebetulnya dengan berbagai hal, yang tidak menimbulkan animo masyarakat yang kurang sehat terhadap lembaga tersebut.


Selain itu, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) kabupten Seram Bagian Timur (SBT) Yasin Kelderak angkat bicara persoalan dimaksud. Menurutnya terjadi penempatan tenaga pendidik (Guru) sebagai aparatur dan pejabat pada beberapa desa di kabupaten SBT ini akibat terkontaminasi kepentingan politik.


"Yang ajukan untuk guru jadi pejabat desa ini kan mereka mereka yang punya kepentingan politik dengan penguasa, akhirnya ini bisa terjadi hingga berpengaruh pada sistem dan kualitas pendidikan di daerah ini. Pungkasnya


Sejalan dengan hal tersebut, Ketua Forum Pemuda Peduli Demokrasi (FPPD) Sahaka Rolas, yang turut hadir pada kesempatan itu, meminta kepada pemerintah daerah melalui lembaga teknis selaku penyelenggara sistem pendidikan, bahwasanya kedepan tidak lagi ada Guru atau tenaga pendidik yang dijadikan sebagai aparatur desa. Tegasnya. (HN-MR)