Tak Terbuka Soal RAB Rumah Miskin, Ini Sikap Warga Kota Siri SBT.

Tak Terbuka Soal RAB Rumah Miskin, Ini Sikap Warga Kota Siri SBT.

BULA, hunimuanews.com-Tidak terbuka soal penggunaan Dana Desa yang dinilai kurang maksimal dalam pelaksanaan rehabilitasi rumah warga miskin di Negeri Kota Siri kecamatan Gorom Timur (Gortim) kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) menuai protes keras dari warga setempat. 


Layangan protes itu disampaikan Ajid Rumbouw salah satu warga Negeri Kota Siri yang juga didampingi mantan Kepala dusun Nas Derlen. via seluler yang diterima media ini Rabu, (31/3/2021) di bula.


Ajid mengungkapkan, penggunaan Dana Desa dalam rehabilitasi rumah warga miskin di Negeri Kota Siri itu tidak jelas sumber penggunaannya. 


Dikatakan perangkat Desa lanjut Ajid, yang bertanggung jawab dalam pengelolaan DD itu tidak terbuka soal Rancangan Anggaran Biaya (RAB) dan tidak disertai papan anggaran yang dikucurkan untuk saat di rehabilitasi rumah warga tersebut.


"Dong pu papan proyek pekerjaan saja seng ada, kemudian beta tanya ini anggaran tahun berapa dan RAB nya mana, dong jawab ini anggaran tahun 2020 dan katong karja ikut perintah saja. Tutur Ajid


Dirinya terus mempertanyakan soal transparansi anggaran yang diperuntukan untuk rehabilitasi rumah warga miskin itu, serta Ajid ingin memastikan apakah proses rehabilitasi rumah warga miskin itu benar-benar tercantum dalam RAB atau tidak.

 

"Sementara beta cari kaur pembangunan, sekretaris desa, BPNA dan yang lainya untuk minta keterangan atas pekerjaan ini dong seng ada di tempat samua". Pungkasnya

 

Dikatakan Ajid dalam penjelasanya, Anggaran yang di kerjakan rehabilitasi rumah miskin itu tahun 2019 sesuai RAB, kemudian di kerjakan kembali pada tahun 2021. Sehingga warga protes sekaligus mempertanyakan RAB dan papan angaran. 

 

"Karna katong baku malawan hampir sadiki beta dapa pukul, tetapi dong pele" Ucapnya.


Sejalan dengan hal itu, Ajid mengaku sempat ia melakukan pencegahan agar tidak dilanjutkan pekerjaan rehabilitasi rumah warga miskin itu, sebelum adanya transparansi anggaran kepada masyarakat secara umum.(HN-MR)