Tak Dihormati, Pjs Bupati SBT Tinggalkan Pendemo & Tutup Pintu

Tak Dihormati, Pjs Bupati SBT Tinggalkan Pendemo & Tutup Pintu

BULA, hunimuanews.com-Puluhan masa dari Front Pemuda Peduli Demokrasi (FPPD), melakukan aksi unjuk rasa di depan pintu gerbang Pandopo Bupati Seram Bagian Timur (SBT) pada Jumat, 27/11/2020.

 

Aksi unjuk rasa mengingatkan Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Hadi Sulaiman, agar tidak melakukan penyalahgunaan kewenangan yang berimplikasi terhadap stabilitas keamanan di Bumi bertajuk Ita Wotu Nusa ini.

 

Pantauaan hunimuanews.com di lapangan, aksi berlangsung di Pandopo mulai dari pukul 10:30 sampai ditemui Pjs Bupati Hadi Sulaiman pada pukul 12:11 Wit. Namun, saat kehadiran Hadi Sulaiman di depan pintu gerbang. Hadi langsung disambut pendemo dengan teriak "Saudara Pjs Bupati SBT yang kami tidak hormati" tutur Ikbal Wattimena.

 

Mendengar teriakkan itu, Pjs Bupati SBT langsung marah dan memerintahkan dua anggota Brimob yang mengawalnya untuk langsung menutup pintu gerbang. "Apa, apa dia bilang apa, seng hargai beta, tutup pintu" ucap Hadi Sulaiman, sembari jalan masuk menuju ke dalam halaman Pandopo.

 

Dua pengawal Brimob yang mendengar perintah Pjs Bupati SBT Hadi Sulaiman tersebut, langsung bergegas menutup pintu gerbang Pandopo. Padahal, didepan pintu gerbang itu, dikawal aparat kepolisian. Dan didepan pintu itu, berdiri menerima pendemo Asisten Satu Sekda SBT A.I.T Wokanubun dan Kepala Inspektorat Daerah.

 


Berikut, pernyataan sikap dari FPPD kepada Pjs Bupati SBT Hadi Sulaiman diantaranya.

 

1. Mengingatkan kepada pejabat Bupati SBT, agar dapat menjamin ketentraman dan stabilitas keamanan dan stabilitas birokrasi menjelang pilkada Tahun 2020 dengan tidak membuat keputusan-keputusan yang inkonstitusional. Dan penyalahgunaan kewenangan yang berimplikasi terhadap stabilitas keamanan di SBT.

 

2. Meminta kepada Pjs Bupati SBT untuk segera menganolir Surat keputusan (SK) plt kepala-kepala desa yang tidak melalui rekomendasi camat sebagai salah satu syarat yang diamanatkan dalam ketentuan perundang-undangan dan peraturan daerah (PERDA)

 

3. Meminta Pjs Bupati segera mengaktifkan kembali enam Plt kepala desa sesuai kesimpulan dari pada telaah bagian hukum yang mengantarkan SK pembatalan yang dikeluarkan oleh pejabat bupati dianggap catat hukum. Dan mengingatkan pula kepada Pjs Bupati untuk tidak salah menafsirkan surat balasan kemendagri.

 

4. Mengutuk keras Pjs Bupati atas rencana pergantian plt kepala kepala desa karena kebijakan tersebut tidak substansial tidak prinsipil dan menyalahi ketentuan perundang-undangan dan memicu kegaduhan di tengah kehidupan masyarakat SBT menjelang pilkada tahun 2020.

 

"Jika tuntutan hari ini tidak di indahkan maka kami menduga pejabat bupati tidak netral menjalankan tugasnya dan kami akan datang dengan ribuan massa, untuk meminta pertanggungjawaban Pjs bupati melalui aksi demonstrasi hingga masalah ini terselesaikan" ucap Ikbal.

 

Diketahui, aksi ini akan dilanjutkan di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) usai sholat Jumat. "Katong Iko Pjs Bupati di kantor Dewan sabantar abis Jumat. Sampai Pjs memberikan penjelasan resmi atas Katong punya tuntutan" ucap Ikbal. (HN-YAN)