Soal Jembatan Wailola, Pemilik Lahan Bantah Kadis PU SBT

Soal Jembatan Wailola, Pemilik Lahan Bantah Kadis PU SBT

BULA, hunimuanews.com-Pembangunan jembatan Wailola Besar Kota Bula kecamatan Bula kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) hingga kini masih digorogoti berbagai masalah. Satu dari sekian masalah yang mencuat dalam proses pembangunan jembatan Wailola Besar adalah soal lahan. 

 

Terkait lahan tersebut, Saadia Rumuy selaku pemilik lahan akhirnya  membantah pernyataan Kepala Dinas (Kadis)  PUPR SBT Umar Billahmar yang termuat di salah satu dimedia online beberapa hari lalu.

 

Pernyataan Billahmar yang dinilai tidak benar oleh pemilik lahan ini, terkait ganti rugi. Sebab Billahmar menyebutkan, soal ganti rugi telah diberikan oleh Pemda kepada pemilik lahan itu sebanyak 90 juta sekian.

 

Kendati demikian, pernyataan Billahmar itu, Saadia Rumuy selaku pemilik lahan tentunya membantah dan tidak membenarkan pernyataan tersebut.  Menurutnya, ganti rugi dengan nilai sebesar 90 juta sekian yang dikatakan Kadis PU SBT telah diselesaikan oleh pemda SBT itu tidak benar.

 

"terkait nilai 90 juta sekian yg menurut Kadis PU sudah di selsaikan oleh Pemda itu menurut saya tidak benar. Yang benar berdsarkan fakta adalah nilai uang 90 jt sekian itu telah di bayarkan oleh Pak Jon litay selaku PPK dari Balai Jalan dan jembatan provinsi maluku," ujar Rumuy dalam rilisnya Minggu (19/21).

 

Dia mengatakan, sesuai fakta ganti rugi dengan nominal 90 juta sekian itu dibayarkan oleh Jhon Litay selaku PPK dari Balai Jalan dan Jembatan Provinsi Maluku. 

 

Rumuy membeberkan, pihak Balai Jalan dan Jembatan Provinsi Maluku selaku tergugat I telah membyar pada tahap pertama sebesar 66 juta sekian. Sekaligus hal itu dipelajari langsung oleh kuasa hukumnya Iwan Mansyur.

 

"Ada nilai 66 juta sekian yang dibayar itupun tidak sesuai dengan luas tanah yang sudah disepakati di dlam akta jual beli. Sehingga kuasa hukum kami meminta untuk ditinjau kembali, dan faktanya benar ada kelebihan tanah yang di pakai sehingga kuasa hukum kami meminta pembayaran sisanya sebesar 26 juta sekian," jelasnya 

 

Lanjut atas kelebihan tanah tersebut, semula telah disepakati oleh beberapa para pihak pada saat itu, termasuk kuasa hukum Rumuy dengan kontraktor pelaksana/tergugat II. Dirincikan, dengan penambahan lebar tanah yg di pakai sesuai lokasi, diantaranya lebar tanah 5 meter dan panjang tanah 72 mter yg kemudian dituangkan dalam akta jual beli.

 

"Untuk pembayaran tahap pertama sebsar 66 juta sekian, dan tahap kedua untuk penambahan sebesar 26 juta sekian, jadi total kurang lebih 90 jt sekian itu adalah benar, dan sudah diakui oleh dua pihak," akuinya

 

Pembayaran tahap satu dan dua itu kata pemilik lahan, sudah diakui kuasa hukumnya. Namun pembayaran tanah tersebut bukan termasuk lahan Saadia Rumuy selaku pemilik lahan yang dipersoalkan.

 

 

"bukti pembyran sudah dituangkan dalm akta jual beli baik pembayran pertma atas nama pihak PPK pak Jon litay sebesar 66 juta sekian, dan pembyaran tahap kedua atas nama kontraktor pelaksana Pak Defi sebesar 26 juta sekian dengan panjang tanah dan lebar tanah, namun itu tidak termasuk di objek sengketa yang kami gugat di pengadilan," terangya

 

Untuk diketahui, perkara lahan pada pembangunan Jembatan Wailola Besar tersebut telah masuk pada tahap mediasi di Pengadilan Negeri Dataran Hunimua. 

 

Sementara disisi lain, Rumuy selaku pemilik lahan sesal dengan sikap Kepala Badan Pertanahan kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) yang diduga sengaja menahan sertifikat tanah miliknya. Padahal sertifikat tersebut merupakan barang bukti yang dikantongi dirinya dan Kuasa Hukumnya di Pengadilan Negeri Dataran Hunimua selama tahap mediasi ini berlangsung. 

 

"kenapa saya membuang batu diatas lahan saya, karna saya selaku pemilik lahan kesal. kita sudah sama sama sepakati bahwa perkara ini dlm proses mediasi di pengadilan tapi kenapa sertifkat saya yg sudah di terbitkan oleh Badan Pertanahan sengaja di tahan," kesalnya

 

Semula sadia selaku pemilik lahan sempat mendatangi kantor pertanahan SBT guna mengambil sertifikat miliknya. Namun para pegawai di Kantor tersebut tidak memberikan sertfikat dimaksud dengan alasan atas perintah Kadis PU SBT dan Kabag Hukum Pemda untuk tidak diberikan sertifikat tersebut. 

 

Sejalan dengan alur masalah itu, Kuasa Hukum pemilik Lahan Irwan Mansyur pun tak tinggal diam. Ia menilai terjadi skenario permainan yang sedang dibangun terkait penahanan sertifikat tanah klienya. 

 

Terkait langkah kepala Pertanahan menahan sertifikat itu disinyalir atas perintah Kadis PU SBT dan Kabag Hukum Pemda yang merupakan para pihak yang turut tergugat. Dan hal tersebut akan di sampaikan kuasa hukum pemilik lahan pada mediasi di tanggal 21 Desember. 

 

Ditegaskan lagi, jika mediasi yang dilakukan tidak berhasil, kuasa hukumnya akan menyampaikan tindakan Kadis PU dan Kabag hukum Pemda SBT selaku para pihak di sidang pokok perkara nantinya.

 

Sementara Kadis PU Umar Billahmar Dan Kabag Hukum Pemda SBT mohtar Rumadan, dikonfirmasi terkait masalah tersebut, tak menggubris pertanyaan atas dimaksud hingga berita ini dipublikasikan. 

 

Dengan demikian, proses penahanan sertifikat tahan itu, pemilik lahan tengah telah menyiapkan laporan ke Polres SBT. Sementara kuasa hukumnya kata dia, sedang menyurati Kanwil Pertanahan Provinsi Maluku guna mempertanyakan kewenangan sekaligus alasan Kepala Pertanahan SBT menahan sertifikat yang telah diterbitkan berdsarkan Pronas.

 

Tembusan surat tersebut pun dilayangkan langsung kepada Ombudsmen Wilayah Maluku, Kemntrian Agraria RI dan Presiden Republik Indonesia. (HN-MR)