Soal Banjir, Keliobas: Pemda SBT & BWS Maluku Sepakati 60 Miliar

Soal Banjir, Keliobas: Pemda SBT & BWS Maluku Sepakati 60 Miliar

BULA, hunimuanews.com-Soal penanganan banjir yang sering terjadi di Bula ibu kota kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), pada prinsipnya pemerintah daerah terus berupaya melakukan langkah-langkah pencegan terhadap peristiwa tersebut. 

 

"Terkait banjir ini Pemda SBT dan Balai Wilayah Sungai Maluku sudah sepakati bersama, dan sudah terbentuk draf Survei Investigasi dan Desain Perencanaan Penanggulangan Bencana di Bula. Dan ini dianggarkan sekitar Rp.60 miliar sekian, ini anggaran yang sudah ditetapkan oleh BWS dan sudah diusulkan ke Kementerian PU untuk terealisasi pada 2023," kata Keliobas saat menemui masa aksi Forum Solidaritas Pemuda (Fospem) Bula, di halaman Pandopo Bupati SBT, Selasa (11/01/2022).

 

Keliobas menandaskan, penanggulangan bencana di Bula dengan proyeksi anggaran sebesar 60 Miliar itu, telah menjadi komitmen Pemda SBT dan pihak Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku untuk mengatasi masalah banjir yang sering terjadi di Kota Bula ini. 

 

Sekaligus pernyataan tersebut disampaikan untuk menjawab tuntutan masyarakat yang melakukan aksi demonstran sejak dua hari berturut-turut. di kota Bula.

 

Bupati dua periode itu mengaku, banjir yang terjadi pekan lalu itu, pihaknya telah mendatangi Balai Wilayah Sungai [BWS] Maluku untuk berkoordinasi terkait langkah penanganan banjir yang sering terjadi di pusat ibu kota kabupaten SBT itu. 

 

Dengan demikian, Kamis mendatang pihak Balai Wilayah Sungai ( BWS ) Maluku akan mengunjungi Kota Bula guna melihat secara langsung area mana saja yang menjadi pemicu terjadi banjir agar dilakukan penanganan berupa pemasangan bronjong pada titik-titik tersebut. 

 

"kita juga minta bronjong dan lain-lain untuk kita buat  dulu di sana secara baik, untuk mengurangi banjir. Insha Allah kita semua menunggu anggaran 2023"

 

 

Selain itu, Forum Solidaritas Pemuda (Fospem) Bula dalam Aksi demonstran yang digelar pada Selasa (11/22) menganggap kinerja pemerintah kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) dinilai buruk. Satu dari sekian kinerja yang dinilai tidak maksimal itu adalah persoalan penanganan banjir yang melanda pemukiman warga kota Bula beberapa waktu lalu. 

 

Pantauan media ini, semula masa aksi bertolak menuju kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) guna menemui Kepala BPBD Usman Keliobas, namun yang bersangkutan tidak berada di tempat. Lanjut masa aksi kembali menuju Dinas Pekerjaan Umum Penata Ruang (PUPR) SBT untuk menemui Kepala Dinas Umar Billahmar namun masa aksi kembali menuai hasil yang sama. 

 

Salah satu orator aksi Lahamdani Kaimudin dalam aksinya menyemprot kepala BPBD SBT Usman Keliobas selama menjabat dinilai gagal dan lambat menangani peristiwa banjir yang sering terjadi di ibu kota kabupaten Seram Bagian Timur. Selain BPBD, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Umar Billahmar turut disentil dalam aksi tersebut. 

 

Dikatakan terkait pembangunan infrastruktur PUPR SBT tak punya konsep dalam pembangunan infrastruktur. Dari ketidakadanya konsep tersebut Lahmadani menambahkan bakal berdampak buruk terhadap lingkungan jika terjadi bencana alam salah satunya  banjir.

 

"Kepala BPBD dan Kadis PU ini tidak punya konsep apa apa. Buktinya banjir yang sering terjadi beberapa tahun lalu di kota Bula hingga saat ini tidak ada langkah penanganan dari pemerintah daerah, " ujarnya

 

Selain banjir, masa aksi turut menyuarakan masalah sampah yang kian berserakan di sejumlah kawasan di kota Bula. Hal ini semula telah disinggung dari sisi penanganannya, namun pemerintah daerah seakan menutup mata terkait penaanganan masalah sampah tersebut. (HN-MR)