Sikapi Problem Daerah, DPRD Gelar Rapat Terbuka Bersama Pemkab SBT

Sikapi Problem Daerah, DPRD Gelar Rapat Terbuka Bersama Pemkab SBT

BULA, hunimuanews.com-Menyikapi berbagai problem yang terjadi di kabupaten bertajuk Ita Wotu Nusa ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menggelar rapat terbuka dengar pendapat bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seram Bagian Timur (SBT) Selasa, (18/22).

 

Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Kerja DPRD SBT itu dihadiri Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah (Sekda) Djafar Kwairumaratu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Umar Billahmar, Plh Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Bappeda kepala UPTD Pasar Gumu Mae Bula.

 

Diketahui deretan masalah yang menjadi perbincangan para wakil rakyat dan lembaga eksekutif pemerintah daerah ini adalah Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum, peristiwa banjir yang terjadi di kota Bula beberapa waktu lalu dan diikuti dengan pembahasan hasil demonstrasi para pedangan yang berjualan di pasar rakyat Gumu Mae Bula.

 

Dalam rapat dengar pendapat yang berlangsung pada kesempatan tersebut terungkap kendala tentang dalang dibalik belum dapat dioperasikan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

 

Kendala tersebut diantaranya struktur kelembagaan yang belum rampung, tak ada penyertaan modal daerah sekaligus belun adanya perubahan regulasi.

 

Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Ilham Hadrawi mengatakan, Perusahaan Daerah Air Minum Mitra Karya yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) No 04 tahun 2017 itu, hingga kini struktur kelembagaannya belum disusun secara lengkap.

 

 

"Strukturnya belum lengkap, komposisinya baru diisi direktur pengawasan sebagai direktur utama," kata Hoedrawi

 

Sementara persoalan banjir hingga kini menjadi langganan bencana yang datang silih berganti. Kendati demikian untuk menyikapi peristiwa tersebut, DPRD SBT terus mendesak pemerintah daerah untuk melakukan penanganan segera.

 

Sekretaris Fraksi PKS DPRD SBT Hasan Day dalam forum resmi tersebut menegaskan kepada Pemkab SBT untuk segera melakukan penanganan tanpa menunggu kordinasi yang dinilai menguras waktu. 

 

"Sebagai Anggota Komisi C dan Sekretaris Fraksi PKS merekomendasikan agar sesegera melakukan penanganan cepat. Ini segera jangan lagi tunggu dari Balai jalan sungai dan sebagainya, kita ini pemerintah pemerintah daerah, "tegasnya

 

Menanggapi pernyataan dari wakil rakyat yang bersuara soal banjir itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Umar Billahmar menjelaskan, berdasarkan kunjungan Bupati Seram Bagian Timur Abdul Mukti Keliobas dan pihak Balai Wilayah Sungai (BWS) melihat titik banjir yang terjadi di kota Bula beberapa waktu lalu, pihaknya telah bergegas mengambil langkah pencegahan. 

 

"Kita sudah melakukan koordinasi dengan pihak pihak terkait. Jadi sebentar atau besok sore alat-alat berat sudah bergerak di lapangan pada beberapa lokasi yang menjadi titik rawan banjir," ujar Billahmar (HN-MR)