Seleksi P3K, Bupati SBT: Anak Daerah Perlu di Pertimbangkan

Seleksi P3K, Bupati SBT: Anak Daerah Perlu di Pertimbangkan

BULA, hunimuanews.com-Seleksi pegawai (Non-ASN) melalui Program Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang berlangsung beberapa waktu lalu di kabupaten Seram Bagian Timur (SBT).

 

Usai tahapan seleksi pegawai P3K tersebut, menuai berbagai tanggapan, bahkan protes diakibatkan nilai ambang batas "Passing Grade" yang ditentukan MenPAN RB secara nasional terlalu melambung jauh.

 

Berangkat dari peraturan MenPAN RB tentang penetapan nilai ambang batas (Passing Grade) tersebut, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi RI melakukan penundaan terhadap pengumuman hasil seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang semula ingin diumumkan pada tanggal 24 September 2021. Penundaan ini diberlakukan hingga waktu yang belum ditentukan.

 

Menelisik nasip para peserta yang mengikuti seleksi P3K tahap satu tahun 2021 di Bumi Ita Wotu Nusa ini, Bupati kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) Abdul Mukti Keliobas turut berkomentar atas masalah tersebut.

 

Kepada awak Media beberapa waktu lalu, kata Keliobas, anak daerah mesti di perioritaskan dengan berbagai dasar pertimbangan. selaku Pemerintah Daerah (Pemda) SBT tentunya ikut bekerja keras dalam mengawal tahapan pelaksanaan seleksi P3K yang sedang berlangsung. 

 

Untuk itu kata Dia, Pemerintah Daerah (Pemda) melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) sementara berkoordinasi untuk menepis kebijakan hasil seleksi tersebut.

 

"Saya sudah berusaha semaksimal mungkin, dan saya sudah perintahkan Kepala BKD, bahwa paling tidak secara transparan menyampaikan kepada panitia seleksi di tingkat daerah terkait persoalan ini," kata Keliobas

 

Bupati dua periode ini mengungkapkan, semula pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara terkait nilai 'Passing Grade" yang telah ditetapkan. Menurutnya, nilai ambang batas atau "Passing Grade" khusus di provinsi Maluku kabupaten SBT mestinya dipertimbangkan kembali.

 

Jika tidak tandas Keliobas, bila berpatokan terhadap nilai ambang batas (Passing Grade) secara nasional yang telah ditetapkan itu, maka pihaknya memastikan, kuota peserta seleksi P3K di kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) tak akan lulus seleksi.

 

"Jika kita mengikuti Passing Grade secara nasional, maka tentunya anak daerah ini banyak yang tidak lolos, bila dibandingkan dengan orang dari luar daerah," ujarnya

 

Dengan adanya kondisi tersebut, lanjut Dia, selaku Pemerintah Daerah (Pemda) berupaya memperioritaskan anak daerah yang mengikuti tahapan seleksi dimaksud. Meski peserta yang berasal dari luar daerah maupun dalam daerah disama ratakan, namun hal itu mesti melalui pertimbangan pula.

 

"Yang ada ini, bukan kita mempertimbangkan anak daerah maupun dari luar daerah, sebenarnya sama saja, tapi yang di khawatirkan dengan alasan bahwa mendampingi keluarga atau orang tua untuk harus berada disini," terangnya

 

Dikatakan, kemauan memperioritaskan anak daerah, tidak hanya kemaun pemerintah daerah saja, melainkan berangkat dari keinginan masyarakat se Provinsi Maluku khususnya masyarakat se kabupaten Seram Bagian Timur SBT agar anak daerah dapat diperioritaskan.

 

Sementara dari kuota P3K yang cukup di dominasi oleh Guru, Pemerintah Daerah (Pemda) melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) SBT di tahun 2022 mendatang, akan berupaya meningkatkan kuota tenaga kesehatan dan tenaga administrasi perkantoran di lingkup pemerintah kabupaten Seram Bagian Timur (SBT).

 

"Jadi prinsipnya berdasarkan laporan yang disampaikan oleh BKD, dan itu tidak hanya guru saja tetapi tenaga kesehatan dan tenaga administrasi kantor itu juga harus ditingkatkan olehnya itu kita harus punya data itu dulu," jelasnya (HN-MR