Reforma Agraria, Wujud Optimal dari Penataan Aset & Akses PSN di SBT

Reforma Agraria, Wujud Optimal dari Penataan Aset & Akses PSN di SBT

BULA, hunimuanews.com-Pelaksanaan Rapat Integrasi penanganan asset dan akses Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) yang dilaksanakan kantor Pertanahan Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) Rabu kemarin merupakan langkah terobosan untuk mengoptimalkan pengembangan dan pelaksanaan Program Strategi Nasional (PSN) di kabupaten yang bertajuk Ita Wotu Nusa.

 

Diketahui pelaksanaan Reforma Agraria (RA) merupakan salah satu cita-cita pemerintah yang sepatutnya mendapatkan perhatian penuh dari semua pemangku kepentingan baik di pusat maupun di daerah.

 

"Pelaksanaan rapat Integrasi kemarin itu selain sebagai ajang silahturahmi, itu juga sebagai wadah untuk saling berbagi dan bertukar informasi terkait integrasi penataan aset dan akses di kabupaten SBT ini," ungkap Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan kantor Pertanahan Kabupaten Seram Bagian Timur Megei Paliaky kepada wartawan di ruang kerjanya. Kamis (24/06/21).

 

​​​​​​

Megei menjelaskan, Reforma Agraria merupakan kerja kolektif dan untuk melaksanakannya kata Megei, kantor Pertanahan kabupaten SBT tidak dapat berdiri sendiri. Namun mesti bersinergi dengan berbagai pihak melalui Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) sebab hal itu merupakan kunci terbentuknya GTRA di seluruh Indonesia termasuk di kabupaten penghasil minyak dan gas (Migas) ini.

 

"Khususnya di SBT wadah kerja secara bersama antara kantor pertanahan SBT dan pemerintah kabupaten (Pemkab) setempat dan hasilnya akan dilaporkan secara berjenjang ke tingkat provinsi dan pusat," terangnya.

 

Dikatakan, pelaksanaan rapat Integrasi kali ini merupakan lanjutan dari rapat koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) yang dilaksanakan Februari 2021 lalu di Aula Pandopo Bula, yang dihadiri Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, serta Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional.

 

Dijelaskan dua tempat yang bakal mejadi skala pemberdayaan dari reforma agraria, diantaranya Waisamet dan Waiketan Baru. Mengingat pada tahun 2020 lalu telah ditetapkan Desa Waiketan Baru sebagai Desa transmigrasi. Hal ini menurutnya dilakukan sebagai lokasi Pillot Project sebab Waiketan Baru dianggap sangat kecil permasalahan tanahnya.

 

"Jadi ini merupakan kegiatan lanjutan dari tahun 2020 lalu yang akan dilaksanakan di tahun 2021 ini dalam hal pelaksanaan penanganan akses reforma agraria," terangnya.

 

Menurutnya, pelaksanaan kegiatan penanganan akses reforma agraria di tahun 2021 di dua Desa tersebut yakni Desa Waiketan Baru dan Waisamet. Dari dua Desa tersebut memiliki 500 Kepala Keluarga (KK) yang aktif. Desa Waiketam Baru 300 KK dan Waisamet 200 KK.

 

"Dari dua desa ini akan didampingi 10 orang tenaga Fieldstaf dari kantor Pertanahan untuk pengembangan usahanya," tandasnya.

 

Diketahui dalam kegiatan tersebut, dilakukan penyerahan lima sertifikat tanah secara simbolis oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Maluku Agus Mahendra. Sertifikat tersebut milik Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) yang diterima langsung oleh Wakil Bupati (Wabup) SBT, Idris Rumalutur. (HN-MR