Puluhan Supir Angkot di Kota Bula Parkir Tutupi Kantor DPRD SBT

Puluhan Supir Angkot di Kota Bula Parkir Tutupi Kantor DPRD SBT

BULA, hunimuanews.com- Puluhan supir angkutan umum di Kota Bula kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) parkir menutupi halaman kantor DPRD SBT Senin (06/09/21).

 

Kedatangan puluhan supir di gedung Wakil Rakyat itu untuk melakukan aksi unjuk rasa secara damai guna meminta ketegasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) SBT untuk mengontrol serta menetapkan tarif angkutan umum bagi masyarakat SBT.

 

Selain ingin memastikan ketetapan tarif, para supir ini pun meminta kewenangan DPRD dan Dinas terkait untuk melakukan pengawasan terhadap penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium di kota Bula.

 

Semula para supir angkot ini datangi Dinas Perhubungan kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) untuk menemui Kepala Dinas (Kadis) Perhubungan SBT guna meminta tanggapannya terkait masalah tersebut. Namun tidak menemui hasil sebab yang bersangkutan tidak berada di tempat. Tepat pada pukul 09:20 para supir ini pun lanjut bergegas menuju kantor DPRD SBT.

 

Tiba di gedung DPRD, puluhan supir angkutan umum jurusan Bula-Sesar ini disambut baik oleh Ketua DPRD SBT Noaf Rumau didampingi Wakil Ketua I DPRD SBT Agil Rumakat, Wakil Ketua II DPRD SBT Ahmad Voth serta beberapa Anggota DPRD lainnya.

 

Dihadapan Anggota DPRD SBT, Ketua Koordinator Supir Angkutan Umum Jurusan Bula-Sesar Jumadi Tatisina menjelaskan tentang kondisi yang dialaminya. Dikatakan, penyediaan subsidi BBM jenis Premium dalam 2 bulan terakhir tidak ada lagi di SPBU. Sementara kata dia, terdapat aktifitas penjualan BBM jenis Premium sering ditemui pada beberapa pedagang eceran di kota Bula. 

 

"Kalau memang tidak lagi ada subsidi BBM jenis Premium untuk angkutan umum, kami minta lewat DPRD menyampaikan kepada Kepala Dinas Perhubungan agar menaikan tarif angkot sesuai dengan harga BBM jenis Pertalite yang berlaku" ujarnya. 

 

Disamping itu Sekertaris Koordinator Supir Angkutan Umum Jurusan Bula-Sesar Jun Derlen menegaskan agar DPRD segera memanggil Kepala Dinas Perhubungan untuk menetapkan tarif angkutan umum dalam kota Bula. Ketetapan tarif itu diberlakukan terhadap para pelajar Mahasiswa serta Masyarakat umum sebab dinilai tidak merata.

 

 

"Kami juga meminta agar DPRD memanggil Dinas terkait guna membicarakan penetapan harga angkot kepada pelajar Mahasiswa dan masyarakat" tegasnya.

 

Berkaitan dengan masalah tersebut Ketua DPRD SBT Noaf Rumau secara langsung menanggapi tuntutan tersebut. Noaf menjelaskan, poin penting yang disampaikan oleh para supir ini dapat diselesaikan berdasarkan koridor Undang-undang yang berlaku. Tidak hanya itu, tuntutan tersebut akan dibahas sesuai tugas dan fungsi masing-masing komisi di DPRD SBT.

 

"Saya akan merekomendasi kepada komisi yang menangani agar bisa menelusuri masalah ini. Jangan sampai ada pihak yang secara sengaja menimbun minyak. Kami juga meminta kepada teman-teman sekalian agar dilaporkan kepada pihak DPRD jika ada yang menemukan orang yang menimbun dan menjual minyak premium eceran," ujar Noaf

 

"Setelah pertemuan ini, saya akan membahas bersama komisi terkait untuk bisa ditindaklanjuti masalah ini," terangnya

 

Ia meminta agar para supir tidak merasa khawatir. Sebab DPRD dari masing-masing fraksi mendengar secara langsung keluhan tersebut. 

 

"teman-teman tidak perlu khawatir, keluhan ini secara langsung sudah didengar dan masalah ini akan dibahas pada rapat yang dilaksanakan oleh Komisi B dan Komisi C. 

 

Hal senada turut ditandaskan Wakil Ketua I DPRD SBT Agil Rumakat. Agil mengungkapkan pihaknya akan berkoordinasi dengan semua pemangku kebijakan soal pelayanan transportasi di kota Bula.

 

Rumakat secara pribadi merespon baik tuntutan para supir angkutan umum ini. Dia memastikan dalam waktu dekat pihak pihak terkait bakal di panggil oleh DPRD SBT guna membicarakan persoalan dimaksud.

 

"Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang hari ini bisa menyampaikan langsung keluhan teman-teman ke DPRD. Akan kami lakukan itu,terkait pelayanan transportasi di dalam kota Bula. Akan kita panggil pihak SPBU, Dinas Perhubungan dan Dinas terkait guna membicarakan masalah ini," jelasnya (HN-MR