Pleno DPSHP Pemilu di KPU SBT Ricuh

Pleno DPSHP Pemilu di KPU SBT Ricuh

BULA,Hunimuanews.com-Rapat Pleno penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Pemilu 2019 yang digelar di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur, Jumat (27/7) malam diawarnai kericuhan.

 

Keributan tersebut bermula saat KPUD menyajikan DPSHP di hadapan peserta rapat Pleno yang terdiri Komisioner Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) kabupaten SBT dan perwakilan partai politik peserta Pemilu 2019.

 

Panwaslu meminta KPUD menghadirkan pihak dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk menyampaikan Data Agregat Kependudukan (DAK), guna dilakukan pencermatan ulang terhadap DPSHP dalam rangka mencocokkan jumlah DPSHP dengan DAK.

 

Suasana rapat pleno kian panas saat ada perwakilan partai politik ingin menyampaikan pendapat, namun tidak diberikan kesempatan oleh pimpinan rapat Pleno yang terdiri dari ketua dan anggota KPUD SBT tersebut.

 

“Teman-teman dari partai politik, harus tenang. Sudah ada penjelasan Panwaslu. Panwaslu mengeluarkan rekomendasi sambil kita menunggu dari Disdukcapil untuk kita cocokkan data,”tegas ketua KPU SBT, Junedi Mahad.

 

Setelah melalui perdebatan, rapat pleno pun diskorsing guna menanti rekomendasi Panwaslu serta menyurati pihak Disdukcapil.

 

Sementara itu, melalui rekomendasi yang disampaikan kepada KPUD, Panwaslu menyebutkan, perlu pencermatan ulang, mengingat DPSHP Pemilu  2019 bersumber dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan gubernur wakil gubernur Maluku tahun 2018.

 

Disebutkan, saat tahapan Pilgub Maluku, Panwas telah mengeluarkan rekomedasi kepada KPUD untuk mencermati DPT Pilgub, karena ada selisih angka antara jumlah DPT dengan jumlah penduduk di 44 desa berdasarkan DAK semester II tahun 2017.

 

Desa-desa tersebut, diantaranya desa Goha (Jumlah DAK 119, Jumlah DPT 121) selisih 2, desa Etaralu (Jumlah DAK 112, Jumlah DPT 241) selisih 129, desa Tuha (Jumlah DAK 226, Jumlah DPT 250) selisih 24, desa Aran (Jumlah DAK 406, jumlah DPT 415) selisih 9, desa Manaban (Jumlah DAK 142, Jumlah DPT 163) Selisih 21. 

 

Namun, menurut Panwaslu, rekomedasi tersebut tidak ditindakanjuti oleh KPUD. Sehingga, DPSHP Pemilu 209 perlu dicermati ulang melalui penyesuaian dengan DAK.

 

Kendati begitu, saat hadir pada rapat peno penetapan DPSHP tersebut,  Disdukcapil tidak dapat menyampaikan DAK.

 

“Kami di Disdukcapil Seram Bagian Timur hanya menyajikan data kependudukan. Kami tidak punya wewenang untuk menyampaikan ini (DAK-red) kepada KPU kabupaten SBT. Aturannya begitu. Perlu koordinasi KPU dengan kementerian di pusat (Kemendagri-red), ungkap Halim Keliwawa, salah satu staf Disdukcapil SBT dalam rapat tersebut.

 

Terkait rekomendasi Panwaslu pada Pilgub Maluku 2018 lalu, Koordinator Divisi Hukum KPUD Kabupaten SBT, Kisman Kelian mengatakan, rekomendasi tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena dikeluarkan setelah DPT Pilgub ditetapkan.“Sehingga, tidak dapat mempengaruhi hasil penetapan DPT,”ungkapnya.

 

Sementara itu, jumlah DPSHP  Pemlu 2019 di kabupaten SBT yang ditetapkan melalui rapat pleno tersebut adalah 97.158.

 

Selanjutnya, DPSHP tersebut disampaikan kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) PPS untuk diumumkan selama 14 hari.

 

Karena itu, bagi warga yang berhak memilih namun namanya tidak tercantum dalam DPSHP tersebut, dapat menyampaikannya kepada petugas PPS serta  berkoordinasi dengan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL). “Agar nama-nama mereka dimasukkan dalam DPS hasil perubahan nanti, ”kata Kisman Kelian. (GR)