Pemda dan DPRD SBT, Tandatangani Nota Kesepakatan KUA & PPAS Tahun 2021

Pemda dan DPRD SBT, Tandatangani Nota Kesepakatan KUA & PPAS Tahun 2021

BULA, hunimuanews.com-Pemerintah Daerah (Pemda) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), melakukan penandatanganan nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Penetapan Platfom Anggaran Sementara (PPAS) terhadap Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD-P) Tahun Anggaran 2021.

 

Penandatanganan nota kesepakatan tersebut dilakukan Bupati kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) Abdul Mukti Keliobas, Ketua DPRD SBT Noaf Rumau, Wakil Ketua I Agil Rumakat, dan Wakil Ketua II Ahmad Voth. 

 

Penandatanganan tersebut berlangsung dalam sidang Paripurna DPRD SBT masa sidang ke III tahun Sidang 2021, Kamis (30/9/21).

 

Wakil Ketua I DPRD SBT Agil Rumakat saat memimpin jalannya sidang tersebut mengatakan, melalui Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Penetapan Platfom Anggaran Sementara (PPAS) tersebut, DPRD meminta Pemerintah Daerah (Pemda) secara serius memanfaatkan anggaran tersebut secara baik. 

 

Selain itu, penargetan belanja yang telah dituangkan dalam PPAS dapat dilaksanakan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkup pemerintah kabupaten (Pemkab) SBT secara efektif, efesien dan tepat waktu dalam sisa tahun anggaran berjalan.

 

"Mudah-mudahan dalam Penetapan Platfom Anggaran Sementara semua pembelanjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien oleh seluruh OPD di lingkup pemerintah kabupaten Seram Bagian Timur," ucap Wakil Ketua I DPRD SBT Agil Rumakat, saat memimpin sidang Paripurna tersebut.

 

Dikatakan, dalam perioritas Penetapan Platfom Anggaran Sementara (PPAS) yang akan disepakati, nantinya akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2021.

 

"Sebagai mana kita ketahui bersama, bahwa Penetapan Platfom Anggaran Sementara akan menjadi dasar dalam penyusunan Ranperda tahun 2021," jelasnya

 

Kesepakatan kebijakan umum Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD-P), Tahun Anggaran 2021 itu bersandar pada nomor 910/128/2021/172/04/2021. Dilanjutkan dengan nota kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan DPRD SBT tentang perioritas Perubahan Platfom Anggaran Sementara (PPAS) terhadap Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun 2021.

 

Sementara Wakil Ketua II DPRD SBT Ahmad Voth dalam kesempatan tersebut menandaskan, penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD-P) tahun anggaran 2021 yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) perlu dilakukan sinkronisasi, sehingga asumsi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah selaras dengan poin Penetapan (APBD-P) Tahun 2021.

 

Voth menegaskan, prinsipnya Pemerintah Daerah (Pemda) diserang dengan berbagai tugas dan tanggung jawab, untuk merumuskan dan merencanakan anggaran daerah dalam satu tahun anggaran. Sementara DPRD sebagai lembaga legislatif memiliki fungsi dan tugas untuk memproteksi sekaligus membahas seluruh kegiatan penganggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pemda).

 

"Sebagai lembaga legislatif, DPRD memiliki tugas untuk terus memproteksi dan membahas seluruh kegiatan yang berkaitan dengan penganggaran dari pemerintah daerah," terang Voth. (HN-MR)