Paripurna Ke-25, Tujuh Fraksi DPRD SBT Setujui Ranperda TA 2022

Paripurna Ke-25, Tujuh Fraksi DPRD SBT Setujui Ranperda TA 2022

BULA, hunimuanews.com-Tujuh fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) akhirnya menyetujui Rancangan Pertauran Daerah (Ranperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda) dalam pembahasan APBD Tahun Anggaran 2022.

 

Tujuh Fraksi tersebut diantaranya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) partai Golongan Karya (Golkar) partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Partai Amanat Nasional (PAN) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Partai Nasional Kebangkitan Rakyat Ita Wotu Nusa (NKRI), Partai Pembangunan Demokrasi Nasional (PDN). 

 

Persetujuan tersebut resmi disampaikan dalam Sidang Paripurna ke 25 masa persidangan ketiga tahun 2021 dipimpin langsung oleh Ketua DPRD SBT Noaf Rumau yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD SBT Jumat,  (24/12).

 

Bupati Seram Bagian Timur (SBT) Abdul Mukti Keliobas dalam sambutannya yang dibacakan Wakil Bupati (Wabup) SBT Idris Rumalutur mengatakan, setelah mendengar semua usulan dan pendapat dari beberapa fraksi tersebut, pemerintah daerah (Pemda) dapat memahami seluruh aspirasi dimaksud yang notabenihnya mewakili masyarakat SBT secara kolektif.

 

Sidang paripurna tentang pandangan akhir fraksi-fraksi itu, merupakan momentum penting sekaligus satu peristiwa yang terjadi dalam pemerintahan, dimana DPRD bersama Pemerintah Daerah (Pemda) membahas Ranperda tentang APBD 2022.

 

"Hal ini merupakan satu komitmen bersama dalam membangun daerah, semoga komitmen bersama antara dua lembaga ini sebagai implementasi dan pengabdian kita untuk membangun SBT yang lebih baik," kata Keliobas.

 

Rancangan APBD lanjut Keliobas,  merupakan tanggungjawab bersama antara Pemda dan DPRD SBT. Hal itu dipandang perlu untuk dibahas dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah [Perda].

 

Kembali ditegaskan, meski seluruh aspirasi belum maksimal selama satu tahun anggaran, namun pembahasan APBD tahun 2022 merupakan komitmen bersama untuk meningkatkan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat di kabupaten bertajuk 'Ita Wotu Nusa' itu.

 

"Saya merasa yakin, dewan yang terhormat bisa memaklumi bahwa, dalam merampungkan berbagai persoalan yang timbul dari suatu daerah otonom, Sesungguhnya masih banyak kekurangan dan ini merupakan tantangan berat yang harus bisa diselesaikan," harapnya (HN-MR)