Palang Jembatan Wailolaa SBT, Irwan : Ini Upaya Hukum Yang Kami Tempuh

Palang Jembatan Wailolaa SBT, Irwan : Ini Upaya Hukum Yang Kami Tempuh

BULA, hunimuanews.com-Proses pemalangan terhadap pembangunan Jembatan Wailola Besar, Desa Limumir, Kecamatan Bula, kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) yang dikerjakan sejak bulan Februari lalu hingga saat ini, mendapat penolakan keras berupa pemberhentian sementara aktifitas kerja pada proyek tersebut. 


Pernyataan pemberhentian itu disampaikan Irwan Mansyur selaku Kuasa Hukum (KH) dari Ibu Saadia Rumui dan Yusuf Rumui, yang diketahui keduanya adalah pemilik tanah atas pembangunan proyek jembatan tersebut.


Kepada awak media Kamis (22/04/21), Irwan mengungkapkan, selaku kuasa hukum alasan dirinya melakukan proses langkah penyegalan pembangunan jembatan Wailola itu, sebagai upaya hukum yang kami tempuh atas hak kliennya Saadia Rumui dan Yusuf Rumui soal hak tanah yang terpakai untuk pembangunan jembatan tersebut.


Pantauan media ini di lapangan, pemalangan proyek jembatan itu dibuat dalam bentuk informasi yang memuat permintaan keras tentang pemberhentian pekerjaan tersebut.


"Langkah yang saya ambil ini adalah upaya hukum dari saya selaku kuasa hukum untuk mempertahankan hak daripada klien saya," tuturnya.

 

Sebelumnya sesuai keterangan dari pihak Dinas pernah dilakukan ganti rugi kepada Yusuf Rumui, namun setelah turun lapangan, nyatanya yang digunakan untuk pembangunan jalan dan jembatan tersebut melebihi 4 meter dari yang disepakati dalam surat jual beli itu.

Kendati demikian, hal Ini menurutnya jelas terindikasi penipuan oleh PPK terhadap kliennya. Yang lebih parah lagi tutur Irwan, dalam surat jual beli tersebut tidak tertera nama Saadia Rumui, dan bahkan Saadia sama sekali menolak untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut, serta yang bersangkutan tidak menerima transaksi sepersenpun dari hasil penjualan tanah milik Yusuf Rumui itu.


Selain itu pengacara muda ini menjelaskan sebagaimana yang telah diberitakan sebelumnya, soal pemalangan jembatan tersebut, selaku kuasa hukum dirinya memberi jangka waktu seminggu kepada pihak terkait Dinas Pekerjaan Umum (PU) kabupaten Seram Bagian Timur, guna memberikan keterangan lanjut berupa solusi atas masalah yang dialami kliennya.


"Beta kasi waktu seminggu kepada pak kadis PU untuk menyelesaikan soal ini, jika dalam waktu seminggu belum ada informasi apapun, maka pastikan saya akan tingkatkan laporan ini ke kementrian". Tegasnya

 

Irwan menegaskan papan informasi Larangan yang sudah terpasang di TKP itu, tidak dapat dilepas begitu saja oleh pihak manapun, sebab itu merupakan kewenangannya selaku kuasa hukum melalui langkah serta upaya hukum ia tempuh dalam menangani perkara tersebut.


Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) kabupaten Seram Bagian Timur, Umar Billahmar yang turut hadir pada kesempatan itu, menjelaskan selaku mengawasi proyek tersebut, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan kepala balai, guna menemui langakah langkah kongkrit atas masalah tersebut.


Selain itu kata Umar, pihaknya akan selalu optimis, jika koordinasinya dengan kepala balai belum dipastikan, maka dirinya tutur Umar, pihaknya bakal  melakukan komunikasi dengan Pihak Penyedia Jasa (PPJ) untuk mencari langkah lain dalam proses penyelesaian masalah tersebut.

 

"Ini yang harus beta tempuh membangun koordinasi dengan semua pihak, namun jika koordinasi ini belum membuahi hasil, maka saya akan pasang dada dengan pemerintah daerah berhadapan dengan bupati untuk mencari satu keputusan yang terbaik. Ucapnya.(HN-MR)