Munawir Kubal Minta Plt Kadis Pendidikan di Periksa

Munawir Kubal Minta Plt Kadis Pendidikan di Periksa

BULA, hunimuanews.com - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) meminta pihak Kepolisian, Inspektorat Daerah, dan Kejaksaan Tinggi Negeri (Kejari) SBT, untuk melakukan pemeriksaan terhadap Plt Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Disdikbudpora) SBT Sidik Rumalowak.

 

Pertanyaan itu disampaikan Ketua Fraksi Nasional Kebangkitan Rakyat Ita Wotu Nusa (NKRI) Munawir Kubal, sebagai satu poin rekomendasi dalam sidang paripurna, masa persidangan kedua tahun sidang 2020. Yang berlangsung pada Selasa, 05/05/2020.

 

"Atas nama Fraksi NKRI yang tergabung tiga partai Politik. Nasdem, Hanura, dan PKB. Merekomendasikan dalam rapat paripurna, agar Plt. Kadis Pendidikan Sidik Rumalowak segara dipanggil dan diperiksa terkait dengan pembangunan gedung baru di Dinas Pendidikan" ucap Ketua Fraksi NKRI kepada wartawan.

 

Pasalnya, pembangunan dua ruangan baru kantor dinas pendidikan yang dilakukan Plt Kepala Disdikpora Rumalowak tidak terdapat dalam Daftar Pengisian Anggaran (DPA) Anggaran Pendapatan Belanjaja Daerah (APBD) tahun 2020. "Pembangunan itu tidak tertuang dalam batang tubuh DPA APBD tahun 2020" tegas Ketua Fraksi NKRI.


Maka itu, kami Fraksi NKRI harapkan, Kepolisian, Inspektorat Daerah dan Kejari SBT segara melakukan pemanggilan terhadap Plt Kadis Pendidikan Sidik Rumalowak untuk diperiksa. Karena dinilai sangat melanggar. "Kita bernegara dan berpemerintahan. Maka setiap program dan anggran telah disetujui oleh DPRD dan Pemerintah Daerah (Pemda)" ungkap Munawir Kubal, politis partai Nasdem tersebut.

 

Diketahui, Kendati pembagunan baru ini beberapa pekan lalu disoroti Anggota Komisi C DPRD SBT Hasan Day habis-habisan. Karena Sekretaris Fraksi PKS itu mempunyai penilaian sama seperti kami Fraksi NKRI. "Maka itu sekali lagi, atas nama Fraksi NKRI merokomndasikan untuk segara Plt Kadis Pendidikan diperiksa. Karena sudah menyalahi ketentuan Peraturan Mentri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 33 tahun 2019 tentang Pedoman Penyususun ABPD 2020" tutup Kubal. (HN-Opan)