Mengutuk Kekerasan Terhadap Jajarannya, Begini Sikap Bawaslu SBT

Mengutuk Kekerasan Terhadap Jajarannya, Begini Sikap Bawaslu SBT

BULA, hunimuanews.com-Badan Pengawasan Pemilu ( Bawaslu ) menyikapi tindakan premanisme (Kekerasan) yang dilakukan oleh salah satu tim kampanye dari kandidat Bupati dan wakil Bupati kabupaten Seram Bagian Timur (SBT)

 

Tindakan kekerasan tersebut di lakukan terhadapa jajaran Bawaslu melalui pihak penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan (Panwascam) pada sabtu 5 desember 2020 tepatnya di Desa Kilkoda Kecamatan Gorom Timur Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT).

 

Ketua Bawaslu SBT Suparjo Rustam Rumakamar dalam konfrensi Pers pada Minggu, (06/12/2020) di Sekretariat Bawaslu, menjelaskan keterangan kronologis kejadian yang dialami pimpinan panwascam kecamatan Gorom Timur Hasim Kelian yang sementara melaksanakan tugas bersama rekan-rekannya dalam mengawasi kampanye politik oleh salah satu calon kandidat Bupati dan wakil Bupati kabupaten Seram Bagian Timur.


Rumakamar menuturkan keterangan yang diperoleh dari jajaran Panwascam gorom timur itu, dalam hal melakukan tugas dan fungsi pengawasannya sesuai mekanisme yang diamanatkan dalam undang-undang (UU) tentang pemilihan kepala daerah. 


Berdasarkan keterangan dimaksud tepat pada pukul 17:25 menit Panwascam setempat melakukan koordinasi dengan tim kampanye pada pasangan Bupati dan wakil Bupati dari nomor urut dua terkait surat perpanjangan kampanye yang dikeluarkan oleh KPU SBT, bahwa pasangan calon dengan nomor urut dua Fachri Husni Alkatiri kini kembali menjabat sebagai wakil bupati aktif kabupaten Seram Bagian Timur pada tanggal 5 desember 2020.

 

Selain itu Ketua (Bawaslu SBT) itu menambahkan masalah lain yang ditemui oleh pihak penyelenggara di lapangan pada saat kampanye itu, dimana para tim dan simpatisan tidak lagi mentaati protokoler kesehatan, menjaga jarak serta melibatkan anak dibawah usia dalam aksi kampanye tersebut.

 

Untuk memperjelas fungsi dan kewenangan sebagai pihak penyelenggara pada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu SBT) yang terus mengawal proses penyelesaian masalah tersebut hingga mendapat titik terangnya, hal ini disampaikan Anggota Bawaslu SBT, yang juga koordinator Devisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi Rosna Sehwaky. Dalam paparannya Rosna mengatakan sebagai Lembaga Tertinggi kami mengutuk keras aksi kekerasan yang dilakukan oleh tim kampanye pada kandidat tertentu terhadap Jajarannya.


" Selaku lembaga pengawasan sangat kami sesalkan perbuatan aniyaya yang dilakukan oleh tim dari kandidat tertentu terhadap jajaran kami, sebab perbuatan yang dilakukan tidak etis semestinya dikoordinasikan dengan baik agar terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan bersama" Tutur Rosna.

 

Lanjut Rosna dalam penyampaiannya menjelaskan tugas dan kewenangan yang dilaksanakan oleh pimpinan panwaslu pada desa kelurahan tersebut tentunya berdasarkan perintah undang-undang serta mekanisme pengawasan yang melekat pada seluruh jajarannya, dengan demikian tugas dan tanggung jawab itulah mestinya dilaksanakan.

 

Anggota Kordiv SDM Organisasi Bawaslu SBT itu juga menambahkan proses pilkada serentak pada tanggal 9 desember 2020 ini bukan hanya tanggung jawab Bawaslu sebagai lembaga pengawasan, melainkan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat, baik ditingkat KPU, masyarakat, bahkan pada jajaran TNI Polri dalam menjaga stabilitas kamanan menjelang 9 desember mendatang.

 

Sesuai dengan keterangan formulir pengawasan A yang disampaikan oleh Panwascam kecamatan gorom timur kabupaten Seram Bagian Timur kepada Bawaslu SBT, melalui proses pengkajian secara kelembagaan untuk sesegera mungkin disampaikan kepada sentra gabungdrom agar diperoses sesuai perintah undang-undang yang berlaku.

 

Diakhir penjelasannya Rosna meminta secara tegas  agar  persoalan dan tindakan kekerasan ini diselesaikan hingga tuntas dan tentunya tidak terlepas dari pengawasan mereka secara kelembagaan.

 

" Kepada pihak yang berwewenang kami minta agar segera memproses masalah ini sebab menurut kami ini bagian dari masalah pidana sesuai dengan perintah undang-undang Nomor 10 tahun 2016 pasal 19 8A, bahwa barang siapa yang melakukan tindak kekerasan dalam  menghalang halangi proses pemilu, maka dipidanakan dengan pidana paling cepat 12 bulan dan paling lambat 24 bulan atau dengan denda paling sedikit 12 juta rupiah dan paling banyak 24 juta rupiah dan seterusnya. Tutup Rosna. (HN-AMR)