Menelisik Aktivitas PT. Strata Pacifik

Menelisik Aktivitas PT. Strata Pacifik

Pihak PT. Strata Pacifik, perusahaan kayu Gelondongan (Log) yang sedang beroperasi di kecamatan Teluk Waru kabupaten Seram Bagian Timur ini telah mengambil ribuan  Kubik kayu. Sebagian kayu telah diangkut ke luar Maluku. Sementara ada warga adat yang protes karena hak ulayat mereka diserobot oleh pemilik modal tersebut.

 

CATATAN : REDAKSI HUNIMUANEWS.COM

Kayu Gelondongan menumpuk di pantai Teluk Waru, tepatnya sekira 70 meter dari kantor Camat Teluk Waru. Beberapa alat berat terlihat sedang dioperasi, menata batangan kayu di pantai itu saat hunimuanews.com tiba di lokasi tersebut beberapa waktu lalu.

 

Kayu-kayu tersebut merupakan bagian dari hasil operasi pihak PT. Strata Pacifik, perusahaan kayu yang sedang beraktivitas di wilayah itu.  

 

Satu per satu kekayaan alam berupa pohon di kecamatan Teluk Waru dibabat oleh pihak PT. Strata Pacifik. Sudah ratusan kubik kayu sejumlah jenis yang diambil, dikumpulkan untuk diangkut dan dijual di luar Maluku.

 

Sebelumnya, saat proses keluarnya izin dari pemerintah pada tahun 2013 lalu, pihak PT. Strata Pacifik melakukan sejumlah kegiatan, diantaranya survey potensi, Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB). Setelah itu, dilakukan tata batas.

 

Pihak perusahaan tersebut diberikan izin untuk beroperasi selama 45 tahun di atas lahan seluas 73. 356 Hektare. Pemilik modal ini mulai beroperasi pada awal 2018, karena Rencana Karya Tahunan keluar per 2 Januari 2018 dan. Rencana Karya Tahunan ini akan berakhir pada 31 Desember 2018.

 

Ribuan kubik kayu telah diambil. Pihak perusahana itu pu telah mengangkut sekitar 3400 kubik kayu ke luar daerah dan menjualnya Surabaya, Jawa Timur pada beberapa waktu lalu.

 

Namun, aktivitas pihak PT Strata Pacifik tidak bebas masalah. Sebelumnya, warga desa Belis kecamatan Teluk Waru, protes. Sikap ini lantaran pemerintah dan warga setempat menilai pihak perusahan tersebut beroperasi di hutan mereka tanpa koordinasi yang baik.

 

Setelah didahului dengan aksi palang area operasi perusahaan di hutan serta beberapa kali pertemuan, termasuk dengan pihak PT. Strata Pacifik, pemerintah dan warga Belis pun menyatakan, menolak pihak perusahan itu beroperasi di hutan setempat.

 

Tidak sampai di situ, protes juga datang dari masyarakat Adat Kilmury kecamatan Kilmury beberapa waktu lalu. Tokoh adat Kilmury, Jafar Kwairumaratu pun turun langsung ke lokasi operasi Perusahaan itu, tepatnya di sekitar hulu Sungai Masiwang pada tanggal tanggal 16 September 2018 lalu. Rapat bersama dengan pihak PT. Strata Pacifik dan warga serta raja negeri Waru digelar hari itu juga di lokasi tersebut.

 

Saat rapat tersebut, tokoh adat Kilmury Jafar Kwairumaratu tidak dapat menyembunyukam rasa kecewa, karena pihak perusahan itu diizinkan masuk di hak Ulayat Kilmury tanpa koordinasi dengan pemangku adat Kilmury.

 

“Poin yang paling adalah masyarakat hidup aman. Dan, masyarakat harus mendapatkan perhatian dari perusahaan itu. Terkait tanaman warga, dibayar sesuai peraturan yang berlaku,”kata tokoh adat Kilmury, Jafar Kwairumatu usai pertemuan tersebut.

 

Setelah pertemuan tersebut, pemerintah negeri Kilmury melayangkan surat kepada pihak PT. Strata Pacifik. Dalam surat  tertanggal 17 September 2018 dengan nomor: 140/27/NK/IX/2018 ini, pemerintah negeri Kilmury berharap, pihak perusahaan tersebut tidak melanjutkan aktivitas di area Ulayak Kilmury sebelum mengadakan pertemuan dengan pemerintah dan Saniri negeri Kilmury.

 

“Berkaitan dengan itu, agar tidak menimbulkan  hal-hal yang tidak diinginkan oleh semua pihak, maka bersama ini kami sangat berharap kepada PT. Strata Pacifik, agar jangan dulu melanjutkan penebangan kayu di Ulayat Adat Kilmury sebelum membicarakannya dengan Raja dan Saniri negeri Kilmury untuk mendapatkan kesepakatan bersama, baru dapat melanjutkan penebangan kayu di Ulayat Adat Kilmury,” demikian, antara lain bunyi surat yang ditandatangani oleh Kepala Pemerintah Negeri Kilmury, Ulfa Kwairumaratu tersebut,

 

Mendapat informasi tentang masalah tersebut, bupati kabupaten SBT, Abdul Mukti Keliobas pun menyikapinya. Tim akan dibentuk untuk melakukan investigasi terhadap aktivitas pihak PT. Strata Pacifik yang menimbulkan protes warga.

 

”Yang jelas, izin HPH (Hak Pengusahaan Hutan) bukan dalam masa pemerintahan saya, tapi pemerintahan sebelumnya. Jadi saya tidak dapat mengatakan izin bermasalah atau tidak. Setelah ini, tim akan dibentuk untuk identifikasi persoalan tersebut,”kata Keliobas kepada wartawan di Bula, Rabu (26/9).

 

Sebelumnya, saat dikonfirmasi tentang reaksi tokoh dan masyarakat adat tersebut, Manager Operasional PT. Strata Pacifik, Dedi Karnain menepisnya. Itu bukan reaksi, tapi cara untuk menyampaikan suatu maksud.

 

“Sebenarnya kalau dibilang masyarakat bereaksi, tidak juga. Itu saudara-saudara kita mengutarakan suatu maksud, begitu. Cuma dengan cara itu. Terkait ada yang palang, kalau saya itu biasa. Namanya orang di HPH itu biasa. Isu negatifnya lebih banyak dari positif.

 

Masih terkait sikap warga tersebut, saat itu Dedi Karnain mengatakan, pihaknya akan bertemu tokoh adat Kilmury guna membicarakannya.

 

“Berdasarkan rencana karya tahunan kita, sudah ada sekitar 10 petak itu memang sebagaian di seberang sungai Masiwang. Dan mungkin bulan depan kita sudah mulai masuk, karena surat keputusan dinas Kehutanan provinsi Maluku, petak yang kedua itu ada di seberang sungai Masiwang,”katanya

 

Terpisah, kepala dinas Kehutanan provinsi Maluku, Sadli Lie saat dikonfirmasi hunimuanews.com di ruang kerjanya, Jumat (28/9) mengatakan, salah satu dasar masuknya PT. Strata Pacifik di kecamatan Teluk Waru adalah dukungan masyarakat setempat.

 

“Yang jelas, izin HPH (Hak Pengusahaan Hutan) itu kewenangan Menteri. Menteri bikin izin atas dasar rekomendasi bupati. Jadi berjenjang. Rekomendasi bupati keluar atas dasar dukungan masyarakat,”ungkapnya.

 

Dari rekomendasi bupati, kemudian gubernur mengeluarkan rekomendasi dan dan izin melalui analisis serta pertimbangan teknis maupun administrasi.  

 

“Sekarang ini conflict of interest, konflik kepentingan terkait dengan batas-batas wilayah. Solusinya, tiga Raja itu (Waru, Belis, dan Kilmury-red) duduk berbicara,”ujarnya.(****)