MEA Bersama Pemkab dan DPRD SBT Bahas PKS PI 10%

MEA Bersama Pemkab dan DPRD SBT Bahas PKS PI 10%

BULA, hunimuanews.com-Pemerintah kabupaten (Pemkab) Seram Bagian Timur (SBT) bersama PT.Maluku Energi Abadi (MEA) dan DPRD SBT membahas Perjanjian Kerja Sama (PKS) pengelolaan Partisipasi Interesting (PI) 10% migas blok Bula dan Seram Non Bula.

 

Pembahasan itu berlangsung di Ruang Paripurna DPRD SBT, Senin ( 25/10/21). Turut hadir dalam rapat tersebut Direktur utama PT. Maluku Energi Abadi (MEA), Ir. Musalam Latuconsina bersama Sekretaris Perusahaan didampingi oleh Asdatun Kejaksaan Tinggi Maluku, Lulus Musthofa, beserta jajarannya.

 

Pantaun Media ini, rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD SBT Noaf Rumau didampingi Wakil Ketua DPRD SBT.

 

Direktur PT. MEA Musalam Latuconsina dalam paparannya menjelaskan, sejumlah sanggahan dan masukan yang disampaikan pihaknya kepada Pemkab SBT terkait kesepakatan PI 10% itu diharapkan dapat dipelajari dengan baik.

 

Menurutnya, poin poin yang menjadi pertimbangan itu akan didiskusikan kembali dalam waktu dekat antara MEA, Pemkab dan DPRD SBT tanpa berlama-lama.

 

"Beberapa poin yang tertuang dalam draf itu kami mohon supaya dipelajari Pemkab SBT, setelah itu hasilnya akan kita diskusikan bersama," jelasnya

 

Dari perbandingan draft, review, dan koreksi atas draft PKS usulan Pemkab SBT dengan berbagai dasar hukum legal formil yang mendasar. Olehnya itu dengan tidak menguras waktu hasilnya segera didiskusikan. Selain itu hasil tersebut akan dirampungkan dan dilakukan uji tuntas.

 

 

Sementara Ketua DPRD SBT Noaf Rumau saat ditemui awak Media mengatakan, secara kelembagaan DPRD menyambut baik kedatangan MEA. Tidak hanya itu poin-poin penting yang menjadi dasar pertimbangan DPRD sesuai ketentuan perundang-undangan dalam kerja sama itu akan di pelajari.

 

"DPRD akan mempelajari juga, respon dari pihak MEA, sehingga ini kami dapat memastikan kesepakatan ini nantinya seperti apa akan kita diskusikan," kata Noaf

 

Dirinya berharap, harapan DPRD bersama Pemkab dan PT.MEA pada prinsipnya searah. Hanya saja lanjut dia, berdasarkan hasil koreksi atas respon maupun draft formil yang telah disampaikan pihak MEA. 

 

Kehadiran MEA dinilai sebagai komitmen untuk dapat menjalin satu kesepakatan kerjasama sesuai dengan prosedur yang tertuang dalam Permendagri Nomor 22/2020.

 

Selain itu, berkaitan koridor dan tata cara kerjasama telah dibahas berdasarkan batas waktu berkisar 45 hari.

 

Proses Pengalihan dan Pengelolaan PI 10% kedua wilayah kerja tersebut, dapat dilaksanakan dengan komitmen bersama antara sesama pihak dengan mengedepankan keterbukaan.

 

Diketahui rapat tersebut belum menuai hasil maksimal, sebab respon yang disampaikan beserta draf yang menjadi poin penting dalam pembahasan Perjanjian Kerja Sama (PKS) itu masih dipelajari Pemkab dan DPRD SBT hingga batas waktu yang ditentukan. (HN-MR)