Maluku Masih Ketergantungan Dana Pusat Untuk Pembangunan Semua Infrastruktur

Maluku Masih Ketergantungan Dana Pusat Untuk Pembangunan Semua Infrastruktur
HunimuaNews.com, Pemerintah provinsi Maluku hingga saat ini masih tergantung pada kucuran dana dari pemerintah Pusat untuk membangun infrastruktur di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat (PUPR).

"Maluku masih bergantung dengan alokasi anggaran dari pemerintah pusat untuk membangun sarana dan prasarana infrastruktur di bidang PUPR maupun sektor lainnya," kata Wakil Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua saat membuka workshop regulasi dan kebijakan pola pembiayaan investasi infrastruktur bidang PUPR.

Pemprov Maluku, kata Wagub, saat ini masih berharap investasi pemerintah untuk percepatan pembangunan sarana infrastruktur, sedangkan investasi swasta belum terlalu berkembang.

Karena itu dia memandang workshop yang digelar Dinas PUPR Maluku, sangat penting artinya untuk memperoleh informasi rinci tentang program pembangunan yang bisa dilakukan di Maluku pada masa mendatang dengan memanfaatkan investasi swasta maupun dari pemerintah.

Wagub menyadari kondisi keuangan negara saat ini sangat sulit, tetapi khusus untuk Maluku perlu dilakukan terobosan pendanaan guna mempercepat ketertinggalan dan ketimpangan pembangunan yang dirasakan saat ini, apalagi Maluku termasuk dalam kategori provinsi ke empat termiskin di tanah air.

Direktur Bina Investasi Infrastruktur Kementerian PUPR, Masrianto menegaskan hingga saat ini pemerintah Indonesia masih membutuhkan investasi besar untuk menyediakan infrastruktur bidang PUPR di berbagai daerah yang diestimasi sebesar Rp1.915 triliun.

Namun saat ini kemampuan APBN maupun APBD di berbagai daerah hanya mampu memenuhi 67 persen dari total kebutuhan investasi bidang infrastruktur, sedangkan sisanya 33 persen merupakan kesenjangan pembiayaan yang diharapkan dapat dipenuhi dari investasi swasta.

Kesenjangan pembiayaan infrastruktur tersebut, membuat pemerintah saat ini harus berpikir keluar dari kebiasaan lama, yakni mencari sumber-sumber pembiayaan alternatif di luar APBN/APBD untuk percepatan pembangunan infrastruktur di antaranya melalui kerjasama pemerintah dengan melibatkan peran serta swasta atau badan usaha.