LKLM SBT : Pembangunan Perlu Berbasis Lingkungan

LKLM SBT : Pembangunan Perlu Berbasis Lingkungan

BULA,Hunimuanews.com-Masalah lingkungan perlu mendapat perhatian serius dalam agenda pembangunan di kabupaten Seram Bagian Timur. Hal ini disampaikan oleh Ketua Lembaga Kalesang Lingkungan Maluku (LKLM) kabupaten SBT, Abdul Samad Rumbalifar.

 

Rumbalifar mengatakan, pihaknya menilai masalah dampak lingkungan masih menjadi masalah serius di daerah ini. Sehingga, butuh perhatian yang lebih serius lagi, terutama dari pemerintah daerah.

 

Ia menyebut, kondisi kota Bula yang rawan banjir. Belum lagi penebangan pohon di beberapa kecamatan oleh pemilik modal yang menuai protes masyarakat, merupakan potret buram tentang minimnya perhatian pemerintah terhadap kondisi lingkungan di daerah.

 

“Terkait banjir di kota Bula, sampai saat ini kita melihat belum tertangani secara maksimal. Nah, untuk mengatasinya, perlu berpedoman juga pada RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah),”kata Rumbalifar kepada wartawan usai diskusi Kebangsaan bertema“ Membaca Arah Kebijakan Daerah untuk SBT Yang Lebih Baik”  oleh DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) kabupaten SBT di Bula, Rabu (15/8).

 

Untuk mengatasi masalah banjir, menuru Rumbalifar pembangunan infrastruktur di kota Bula, baik yang dilakukan oleh pemerintah secara langsung maupun oleh masyarakat melalui izin pemerintah harus selalu menempatkan dampak lingkungan sebagai salah satu  pertimbangan yang penting.

 

“Daerah resapan,wilayah lindung serta  sistem drainasse harus selalu diperhatikan.  Kalau hanya fokus membangun, memberikan izin membangun bagi masyarakat tanpa mempertimbangkan beberapa aspek tersebut, sulit mengatasi banjir,”ujarnya.

 

Selain itu, pemerintah juga diingatkan tidak mudah memerima kehadiran investor yang ingin melakukan penebangan kayu di daerah ini, karena sangat berdampak pada kerusakan hutan.

 

“Jangan karena kita ingin kejar pendapatan, tapi menjadi boomerang karena tidak maksimal dalam mempertimbangkan dampak lingkungan,”katanya mengingatkan.

 

Disebutkan,   eksploitasi kayu oleh pengusaha di beberapa lokasi, yalni di desa Osong kecamatan Werinama serta di Kecamatan Teluk Waru, juga tidak kalah penting untuk diperhatikan. Sebab, penebangan pohon sangat berpotensi menumbulkan dampak lingkungan.

 

“Penebangan pohon di desa Osong dan di Teluk Waru, itu mesti dikontrol terus. Jangan, setelah diizinkan tapi tidak dikontrol,”ujarnya.

 

Lebih lanjut Rumbalifar mengingatkan tentang penggunaan batu karang sebagai material pembangunan sejumlah infrastruktur  di desa-desa tertentu juga harus dihentikan. Sebab, itu merusak habitat biota laut serta membuka peluang terjadinya abrasi pantai akibat hantaman ombak. Dan itu mengancam warga yang tinggal di daerah pesisir.

 

“Kita ingin pemerintah hadir dan mengatasi masalah seperti ini sejak dini. Kalau dibiarkan terus, akan ada  konsekuensinya,”pungkas Rumbalifar.(MB)