Lewat Sidang Paripurna, DPRD SBT Kupas Kinerja 3 Pimpinan OPD

Lewat Sidang Paripurna, DPRD SBT Kupas Kinerja 3 Pimpinan OPD

BULA, hunimuanews.com-Melalui sidang paripurna ke-14 masa sidang ke tiga tahun sidang 2021 dalam rangka penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS antara Pemkab dan DPRD, terhadap Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Perubahan-APBD) Tahun 2021, yang berlangsung di Ruang Sidang Paripurna DPRD SBT Kamis (30/9/21). 

 

Dalam sidang paripurna tersebut, DPRD SBT mengupas tuntas bobroknya kinerja tiga pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di hadapan Bupati Seram Bagian Timur (SBT) Abdul Mukti Keliobas.

 

Keliobas yang sempat hadir dalam sidang tersebut, mendengar secara langsung atensi yang disampaikan Anggota DPRD dari beberapa fraksi itu, tentang lemahnya kinerja pimpinan OPD dimaksud.

 

Mereka menilai, kelemahan yang mengakar dihati para pimpinan OPD tersebut, di klaim sebagai ketidakiklasan mereka dalam mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur (SBT).

 

"Banyak persoalan yang terjadi di daerah ini saudara Bupati, mulai dari masalah bencana alam, masalah pendidikan yang dinilai sangat tidak efektif di daerah ini. Ini bukti bahwa OPD terkait malas melaksanakan tugas-tugas mereka," pungkas Aleg SBT Abdul Gafar Wara-Wara dalam atensinya

 

 

Gafar mengungkapkan, kondisi pendidikan di bumi ita Wotu Nusa ini pada prinsipnya tidak merata dan sangat memprihatinkan. Menurutnya, indikator dari ketidak pemerataan pendidikan itu dilihat dari penumpukan guru yang tersebar di beberapa sekolah di SBT ini tidak merata, bila dibandingkan dengan siswa.

 

"Jumlah guru dan jumlah siswa ini seharusnya merata jika dikaji dari rasionya. Makanya di beberapa sekolah itu ada penumpukan guru-guru, jika seperti ini, maka menandakan kurangnya respon dan peran Dinas pendidikan untuk menyikapi kondisi ini," ujarnya

 

Kendati demikian, anggota DPRD SBT fraksi PKB ini menandaskan, dinas yang dipimpin Sidik Rumalowak itu, minim kemampuan dalam memproteksi atau mendatakan hasil tersebut sesuai data yang dikantongi dinas terkait.

 

"Bayangkan di pulau Amarsekaru itu, jumlah gurunya PNS tu paling tinggi 5, contoh di SD Inpres Inlomin itu jumlah guru PNS itu cuman dua orang, sementara di wawasa jumlah gurunya juga dua orang," terang Gafar

 

Problem yang sama turut dialami Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) SBT. Dikatakan, beberapa tahun terakhir ini, sejumlah wilayah di kabupaten Seram Bagian Timur mengalami musibah berupa bencana alam. Namun hingga kini hemat Gafar, Dinas tersebut tidak berinisiatif menyikapi insiden yang terjadi.

 

"Bencana ini sebenarnya bukan terjadi dua tiga tahun, tetapi terjadi hampir tiap tahun. terutama bencana yang terjadi di daerah daerah kepulauan, seperti di Amarsekaru, pulau teor, kesui watubela dan daerah lainnya," jelasnya

 

Dari kondisi tersebut kata Gafar, Kepala Badan Bencana kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) Usman Keliobas lemah bahkan lihai untuk berkoordinasi mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat.

 

"Kepala bencana ini harusnya pandai pandai berkoodinasilah," bebernya

 

Untuk itu lanjut dia, pihaknya meminta ketegasan Bupati untuk segera mengevaluasi kinerja para pimpinan OPD yang tidak pro aktif membantu Bupati dan Wakil Bupati SBT. 

 

" Saya minta agar Bupati segera mengevaluasi pimpinan OPD semacam ini, bila perlu ganti merek atau non jobkan saja mereka," tegasnya

 

 

Di kesempatan yang sama, Anggota DPRD SBT fraksi PDIP Abdul Aziz Yanlua, turut menyesalkan sikap Kepala Dinas Sosial kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) M Syafri Rumain.

 

Dihadapan Bupati Seram Bagian Timur (SBT) Abdul Mukti Keliobas, Yanlua membeberkan atensinya terkait minimnya ikhtiar Pemerintah Daerah (Pemda) dalam penanganan dan pembelanjaan bencana alam yang terjadi di kecamatan Siwalalat beberapa waktu lalu.

 

"Berdasarkan fakta lapangan, kita belum sepenuhnya ikhtiar, terkait pembelanjaan bencana alam di Siwalalat beberapa waktu lalu," bebernya

 

Dia menilai sikap Kepala Dinas sosial dalam menyikapi bencana alam di Siwalalat baru-baru itu sungguh menyakiti hati rakyat. 

 

"Padahal kita lihat dalam dokumen realisasi itu ada anggranya, (Anggaran Dampak Bencana), kurang lebih Rp.847 juta, tapi Kadis sosial menyangkal itu," katanya

 

Padahal dijelaskan, dalam dokumen realisasi tersebut, telah dibubuhi tanda tangan Bupati, namun lagi-lagi yang bersangkutan menyangkal alias dijelaskan tak ada anggarannya. 

 

Selaku Anggota DPRD SBT Yanlua meminta Bupati Abdul Mukti Keliobas segera mengganti OPD yang mencoreng kinerja Pemerintah Daerah, sebab menurutnya, wujudnya visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati untuk menata dan memperbaiki daerah ini terletak pada kerja kerja seluruh OPD dilingkup pemerintah kabupaten (Pemkab) Seram Bagian Timur. (HN-MR)