Lewat Paripurna, DPRD Sorot Status Jabatan Sekda SBT

Lewat Paripurna, DPRD Sorot Status Jabatan Sekda SBT
BULA, hunimuanews.com-Djafar Kwairumaratu hingga kini masi berstatus sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) kabupaten Seram Bagian Timur (SBT). Dari statusnya sebagai penjabat Sekda ini, akhirnya menuai sorotan tegas dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Seram Bagian Timur (SBT). 
 
 

Poin pernyataan terhadap status Sekda SBT ini disampaikan Ketua Komisi A DPRD SBT Umar Gazam dan Ketua Fraksi Partai PDI Perjuangan Abdul Aziz Yanlua, dalam Sidang Paripurna tentang persetujuan pandangan akhir Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun Anggaran 2022 beberapa waktu lalu.

 

Wakil rakyat ini menilai, Djafar semasa menjabat sebagai Penjabat Sekda SBT hingga kini legalitasnya tidak jelas. 

 

" Sekretaris Daerah kita statusnya sampai saat ini tidak jelas, "ucap Ketua Komisi A DPRD SBT umar Gazam saat menyampaikan pandangan akhir fraksi  dalam sidang paripurna tersebut. 

 

Dia menjelaskan, Sekretaris Daerah (Sekda) yang merupakan pimpinan eksekutif tertinggi pada lingkup pemerintah kabupaten Seram Bagian Timur hingga kini status tidak jelas.

 

Padahal lanjut dia, Sekda mempunyai tugas pelaksnaan pemerintahan secara administratif, organisasi dan tata pelaksana pelayanan bagi seluruh perangkat daerah.

 

"Kita tahu bahwa Sekda ini merupakan pimpinan eksekutif tertinggi yang mempunyai tugas pelaksanaan pemerintahan secara administratif organisasi dan pelayanan bagi semua perangkat daerah," jelasnya

 

 

Melalui kesempatan tersebut, mewakili fraksi Gerindra dalam menyampaikan pandangan kata akhir fraksi, pihaknya mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) SBT untuk segera mendefinitifkan jabatan-jabatan OPD yang berstatus sebagai pelaksana tugas dilingkup pemerintah kabupaten Seram Bagian Timur, termasuk jabatan Sekretaris Daerah yang tidak jelas itu. 

 

"Olehnya itu Fraksi Gerindra mendorong agar Pemerintah Daerah segera mendefinitifkan semua penjabat yang masih menyandang pelaksana tugas, " harapnya

 

Sementara Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD SBT Abdul Aziz Yanlua turut bersuara atas persoalan dimaksud. 

 

Aziz mengungkapan, dalam UU No 30 tahun 2014 mengatur tentang administrasi pemerintahan. Sekaligus lanjut Aziz dalam pasal 7 junto edaran BKN nomor 2 tahun 2019 yang menjelaskan tentang eksistensi status Pelaksana Tugas (Plt) dan Pelaksana Harian (Plh). 

 

"Ini sudah jelas diatur dalam undang undang, bahwa Plt dan Plh tidak punya kewenangan dalam mengambil kebijakan yang sifatnya strategis yang dapat berdampak pada status hukum," ungkap Aziz

 

Ketua PA GMNI SBT itu dengan tegas meminta kepada pemerintah daerah Bupati dan Wakil Bupati SBT agar segera didefinitifkan status Sekda dalam waktu yang tidak terlalu lama. Hal itu dianggap penting lanjut dia, agar ketika terjadi pergeseran anggaran tidak berefek fatal terhadap sisi hukum.

 

"Untuk itu saudara sekda yang terhormat segera didefinitifkan, agar pergeseran anggaran itu tidak berdampak pada status hukum," tutupnya (HN-MR)