Langkah Pjs Bupati SBT & Sekda Dinilai Bohongi Publik

Langkah Pjs Bupati SBT & Sekda Dinilai Bohongi Publik

BULA, hunimuanews.com - Rencana pelantikan pejabat karateker Desa di SBT, menuai kontraversi. Pasalnya kurang lebih 40 karateker Desa yang di SK-kan oleh Pjs Bupati ini mendapat sorotan publik

 

Ikbal Watimena aktivis Liga Mahasiswa Nasional Demokrasi (LMND) SBT saat di konfirmasi media pada Rabu (2/12/2020). Dirinya memprotes tegas terhadap rencana pelantikan tersebut, karena menurutnya tidak sesuai dengan mekanisme perundang undangan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 tentang disiplin Pengawai Negeri Sipil (ASN).

 

Wattimena selaku ketua kota LMND SBT itu juga menyoroti SK pejabat kepala desa waisamet, menurutnya sangat melanggar hukum.

 

"Surat Keputusan (SK) atas Nama Umar Bugis yang nantinya ditempatkan sebagai pejabat Kepala desa di desa waisamet itu sangat melangar PP dimaksud, alias melangar hukum". Ungkap Wattimena.

 

Wattimena beragapan bahwa Umar Bugis saat ini menjalani Sangsi non job Selama 3 bulan akibat yang bersangkutan terlibat dalam kampanye pada kandidat tertentu. 

 

" jika penganggakatan umar bugis sebagai pejabat karateker Desa oleh Sekda dan Pjs Bupati SBT itu keliru" ucap Watimena

 

Lantaran alibi penganggkatan umar bugis oleh Sekda akibat kekosongan jabatan di tingkat desa itu, Lanjut Ketua Kota LMD SBT itu bahwa Padahal umar bugis adalah salah satu dari sekian ASN yang mendapat hukuman disiplin pegawai

 

"bahkan saat ini Umar Bugis harus melakukan wajib lapor di BKD SBT sebagai bentuk sangsi yang dia dapat. Dengan demikian, penggangkatan Umar Bugis sebagai pejabat karateker desa itu gugur dengan sendirinya". Ungkap Wattimena.

 

Lanjut Watimena, dalam surat keputusan (SK) bupati satu poinnya menyebutkan bahwa pejabat kepala desa menjabat paling lama satu tahun, atau telah dilantik Kepala Negeri Administratif yang baru, dengan demikian maka tidak ada kekosongan jabatan kepala negeri dan negeri administratif kabupaten SBT.

 

"Olehnya itu surat sekda nomor 140/562/2020 tertangal 28 November 2020 itu bisa disebutkan sebagai pembohongan publik terhadap masyarakat seram bagian timur" tegas Watimena

 

Watimena menuturkan, dari sisi hukum tata negara terdapat satu istilah hukum rechmatig yang artinya setiap tindakan penguasa selalu harus dianggap sah sampai ada pembatalannya.

 

Olehnya itu, lanjut Watimena bahwa sekda selaku koordinator Organisasi Prangkat Daerah (OPD) itu tidak memahami kaidah atau etika pemerintahan yang sifatnya Good Goverment

 

"Ada nafsu yang melekat pada diri oknum oknum yang sengaja buat gaduh di negeri Ita Wotu Nusa ini" Tutup Watimena. (HN-AMR)