KPU Pusat : KPUD SBT Harus Aktif

KPU Pusat : KPUD SBT Harus Aktif

JAKARTA, hunimuanews.com - Masalah belasan ribu warga Seram Bagian Timur yang terancam tidak memilih gubernur dan wakil gubernur Maluku karena belum memiliki e-KTP atau surat Keterangan belum tuntas. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) Pusat berharap, KPUD SBT lebih aktif menyelesaikan masalah ini.

 

Hal tersebut terungkap saat pertemuan ketua KPUD SBT, Junedi Mahad bersama  komisi A DPRD SBT dengan pihak KPU Pusat di Jakarta.

 

Seperti dilansir gpriority.co.id, Senin (28/5) KPUD SBT bersama komisi A DPRD SBT menemui KPU Pusat, menyampaikan masalah nasib warga yang terancam tidak memilih tersebut, guna mendapat solusi.

 

”Aturan baru PKPU nomor  8 pasal 7 dan 32 inilah yang menjadi keserahan warga SBT yang belum terdaftar. karena mereka tidak bisa mengikuti Pilkada di daerahnya,” ungkap Ketua KPUD SBT, Junedi Mahad saat pertemuan tersebut.

 

Karena itu, pihaknya bersama komisi A DPRD SBT berharap, KPU Pusat dapat mendukung upaya menyelesaikan masalah tersebut.

 

Kepala Biro Perencanaan Data dan Informasi KPU Pusat, Bastian mengatakan, untuk menyelesaikan masalah tersebut, harus ada perubahan aturan yang mengatur tentang keharusan memiliki KTP eletronik.

 

Tapi, solusi lainyya adalah dengan menggunakan surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil (Disdukcapil).

 

Karena itu, KPU pusat  telah  menegirim edaran kepada KPUD untuk membuat surat kepada pemilih yang tidak masuk DPT dan tidak memiliki e-KTP maupun Surat Keterangan, agar melakukan perekaman.

 

“Dan ini harus disosialisasikan kepada Bupati dan Disdukcapil, agar menyelesaikan masalah ini. Ketua KPU SBT harus aktif mengirim surat yang tadi kita sebutkan,”ucap Bastian.

 

Bastian juga menyarankan KPUD SBT dan komis A DPRD SBT untuk menyampaikan masalah tersebut kepada Dirjen Disdukcapil Kementerian Dalam Negeri, agar diselesaikan seara bersama.

 

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, sebanyak 14.530  warga di daerah ini terancam tidak dapat memilih, karena belum memiliki KTP Eletronik atau Surat Keterangan yang merupakan salah satu syarat untuk menggunakan hak pilih.

 

Setelah diteliti lagi oleh dinas Dukcapil, diketahui sebanyak 2.226 warga dari 14.530  tersebut telah memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). Sehingga, jumlah warga yang belum memiliki KTP atau NIK tersisa 12.304 orang.

 

Hanya saja, 2.304  warga yang  diketahui telah memiliki NIK tersebut belum dipastikan telah memiliki KTP Eletronik atau belum.

 

Hingga saat ini, dinas Dukcapil  kabupaten SBT terus melakukan perekaman di sejumlah kecamatan di daerah ini, sehingga, jumlah warga yang terancam tidak memilih dapat diminimalisir.

 

Sebelumnya, kepala dinas Dukcapil SBT, Sidik Rumalowak mengungkapkan, dari sejumlah kecamatan yang disambangi pihaknya untuk melakukan perekaman, sudah tercatat sekitar 4 ribu warga yang juga telah melakukan perekaman, diantaranya di kecamatan Pulau Gorom, Gorom Timur, Pulau Panjang, Bula Barat dan Bula Timur.

 

Sementara itu, Kepala dinas Dukcapil kabupaten SBT, Sidik Rumalowak melalui akun Facebooknya, Jumat (25/5) menyampaikan pemberitahuan yang ditujukkan kepada  para Camat, para kepala negeri/negeri Administarif dan  seluruh warga Seram Bagian Timur.

 

Dijelaskan, dalam rangka menyukseskan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Maluku tahun 2018 dan pemilihan umum tahun 2019, diharapkan peran serta semua pihak terkait tertib administrasi kependudukan, diantaranya kepemilikan KTP Eleteronik sebagai salah satu syarat dalam memenuhi hak politik warga negara.

 

“Untuk itu, kami sampaikan beberapa hal sebagai tanggung jawab dan kerjam sama kita semua elemen masyarakat,”tulis Rumalowak pada laman Faceboknya @Sidik Rumalowak yang di-share kepada sejumah pengguna sosial media, termasuk wartawan tersebut.

 

Lebih lanjut disebutkan, bagi warga yang sudah melakukan perekaman tapi belum mendapatkan KTP Eletronik, dapat mengunjungi kantor Disduk Capil untuk mengurusnya.

 

“Apabila data bapak/ibu yang sudah merekam datpi belum status PRR, bisa meminta surat Keterangan,”ujarnya

 

Para camat juga diharapkan peran serta, menginstruksikan para kepada desa/negeri Administratif, agar turut berperan aktif dalam mendata warganya, baik yang telah melakukan perekaman maupun yang melakukan perekaman dan disampaikan kepada pihaknya.

 

“Agar kita sama-sama dapat mengambil langkah dalam melaksanakan tugas dimaksud,”tulis Rumalowak.

 

Lanjut Rumalowak, bagi par camat yang wilayahnya telah didatnagi tim Disduk Capil untuk elakukan perekaman, dapat mengambil KTP Eletronik wargnya masing - masing yang sudah dicetak.

 

Bagi warga kecamatan Bula dan sekitarnya, bahwa demi mempercepat kepemilikan KTP Eletronik maka selain siang hari, pihaknya juga akan i melayani perekaman pada malam hari sejak Sabtu (26/5) malam.

 

“Pelayanan di malam hari dimuali sejak tanggal 26 Mei – 5 Juni 2018. Selesai Sholat Tarawih sampai pukul 00 Wit,”pungkasnya.(gpriority/HN-GR/HN-MB)