Komisi C DPRD SBT Perjuangkan Hak Guru

Komisi C DPRD SBT Perjuangkan Hak Guru


Bula SBT, Hunimuanews - Komisi C DPRD kabupaten Seram Bagian Timur, Selasa (13/2) bertemu pihak Kementerian Pendidikan di Jakarta, guna menyampaikan masalah tunjangan guru–guru di daerah ini.

 

Koordinator komisi C DPRD kabupaten SBT, Abdullah Kelilauw mengungkapkan, pertemuan tersebut sebagai upaya memperjuangkan hak-hak para guru di daearh ini yang belum terpenuhi secara maksimal.

 

“Pertemuan kita dengan Kementerian Pendidikan, kita ingin melakukan terobosan baru,” ungkap Kelilauw  kepada media hunimuanews via seluler.

 

Terobosan yang ingin diwujudkan komisi C DPRD kabupaten SBT adalah penambahan anggaran untuk tunjangan para guru di daerah ini.

 

Disebutkan, ada dua masalah yang perlu disikapi yakni kondisi para guru di daerah ini yang mengajar di tempat terpencil tapi tidak mendapatkan tunjangan daerah terpencil

 

“Contohnya di kecamatan Pulau Gorom, milsanya di Wawasa yang secara geografis sangat terpencil, tapi guru-guru di sana tidak mendapatkan hak-hak sebagai tenaga pengajar di tempat terpencil,” ungkap wakil Ketua DPRD kabupaten SBT ini

 

Lanjutnya beberapa desa lain juga tidak terdata sebagai desa terpencil, diantaranya daerah Buan-Rumanama, Aro, Dada, sehingga  sangat merugikan guru-guru yang mengajar di sana, karena tidak mendapatkan tunjangan terpencil.

 

Berdasarkan hasil pertemuan dengan Kementerian Pendidikan tersebut diketahui, masih ada kesempatan  untuk memperbaiki data daerah terpencil. Perbaikan data dapat dilakukan di Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal.

 

“ Karena Kementerian Pendidikan menperoleh data daerah tertinggal dari Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal. Jadi, Insya Allah, dalam waktu kami akan kunjungi Kemeterian Daerah Tertinggal untuk menyampaikan hal ini,” kata Keliluaw.

 

Selain itu, melalui pertemun tersebut. Komisi C juga  menyampaikan perlu ada Guru Garis Depan (GGD) di kabupaten Seram Bagian Timur. (HN - MB)