Kelilauw : Aset Daerah dan Dana BOS Menjadi Sorotan Audit BPK 2016

Kelilauw : Aset Daerah dan Dana BOS Menjadi Sorotan Audit BPK 2016

Bula-hunimuanews.com: Wakil Ketua DPRD SBT, Abdullah Kelilauw, mendapat kehormatan mewakili unsur legislatif pimpinan DPRD SBT dan dua daerah unsur legislatif lainya yakni kabupaten SBB, kabupaten MBD. Menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah dalam acara penerimaan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintahan daerah tahun anggaran 2016 oleh BPK di ambon, Jumat, 9/6/2017

 

Abdullah Kelilauw dalam sambutanya “menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang telah memperoleh predikat wajar dengan pengecualian (WDP) dan mengharapakan kedepan pemerintah daerah eksekutif dan legislatif dapat bersinergi dan mampu meraih opini WTP (wajar tanpa pengecualian)”.

 

Dikesempatan yang berbeda jurnalis hunimuanews mewawancarai langsung wakil ketua DPRD Abdullah Kelilauw di ruang kerjanya, Jumat 16/6/2017

 

Kelilauw “mengapresiasi pemerintahan Keliobas-Alkatiri, karena mampu mengeluarkan SBT dari opini Disclemer atau opini terburuk tata kelola pemerintahan keuangan di kabupaten yang berjuluk Ita Wotu Nusa.

 

hasil temuan BPK atas laporan keuangan pemda SBT memiliki sepuluh temuan yang harus ditindaklanjuti dalam tenggang waktu yang diberikan oleh BPK guna memperbaiki tata kelola keuangan dan pemerintahan di SBT” Tegasnya

 

“ada dua hal yang perlu dibenahi yaitu Aset Daerah yang tidak bisa ditelusuri senilai 400 miliar. Dimasa pemerintahan saat ini sudah bisa ditelusuri, dan masih tersisah 145 miliar asset yang tidak bisa telusuri, harus dihapus agar tidak membebani anggaran daerah. Yang kedua adalah Dana BOS merupakan transver dana pusat yang masuk langsung ke Rekening Sekolah harus diteruskan kepada Dinas Keuangan guna kepentingan pertanggungjawaban keuangan yang jelas” lanjut kelilauw

 

“kedepan pemerintah daerah harus menggandeng BPK dan lembaga audit keuangan formal lainnya untuk memperbaiki setiap kendala administrasi dan laporan keuangan di daerah, sebab persoalan yang dihadapi adalah masalah sumber daya manusia dan tata kelola pemerintahan. Maka daerah harus membuka diri terhadap lembaga Auditor tersebut sehingga harapan kedepan daerah sudah harus mendapat opini WTP” Himbauan politisi asal Dapil II Pulau Gorom Wakate, yang juga menjabat wakil ketua badan anggaran dan menjabat coordinator komisi C DPRD SBT.

 

Kabupaten SBT mendapat predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) diberikan berdasarkan penilaian BPK Perwakilan Provinsi Maluku, yang merupakan kedua kalinya di pemerintahan SBT saat ini.  (ID-HN0020217)