Kadis Pemdes : Tidak Ada Kekosongan Jabatan, Sekda SBT Keliru

Kadis Pemdes : Tidak Ada Kekosongan Jabatan, Sekda SBT Keliru

BULA, hunimuanews.com-Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3MD) Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) Jafar Kwairumaratu, dengan tegas mengatakan, tidak ada kekosongan jabatan Kepala Negeri dan Negeri Administratif.

 

Pasalnya, merujuk pada ketentuan hukum normatif, dimana setiap keputusan Bupati, ada klausul yang menyatakan, penjabat Kepala Negeri dan Negeri Administratif sebagai mana disebut dalam diktum sebelumnya memiliki masa jabatan paling lama satu tahun atau ditetapkannya kepala negeri dan Negeri Administrasi yang baru.

 

"Dari sebutan klausul ini, itu menyatakan bahwa tidak ada kekosongan jabatan Kepala Negeri dan Negeri Administratif di Kabupaten SBT" ucap Kepala Dinas P3MD SBT Jafar Kwairumaratu, saat memberikan keterangan resmi dalam konfrensi pers yang digelar di ruang kerjanya pada Jumat, 04 Desember 2020. 

 

Kesempatan itu, kata Jafar, meluruskan apa yang menjadi kekeliruan Sekretaris Daerah (Sekda) Syarif Makmur, dalam surat yang ditujukan ke Kepala Dinas P3MD Jafar Kwairumaratu. Jafar juga, meluruskan surat masuk dari Kepala Inspektorat Daerah SBT. Karena menurut Jafar, langkah Sekda dan Inspektorat sangat keliru.

 

"Di pagi hari ini, saya atas nama Jafar kwairumaratu Kepala Dinas P3MD SBT, meluruskan surat Sekda nomor 1-40/ 562 tanggal 28 November 2020, dan surat Inspektorat nomor 700-413 tanggal 27 November 2020. Dimana surat Sekda itu, mempertegaskan bahwa di SBT terdapat kekosongan jabatan pada Kepala Negeri dan Negeri Administratif" katanya.

 

Dari kedua surat tersebut, Jafar, saat didampingi Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) SBT, dengan tegas menyampaikan tidak ada kekosongan jabatan. "Kesempatan ini, saya meluruskan untuk disampaikan kepada hal layak umum. Saya dengan tegas menyampaikan bahwa di Kabupaten SBT, tidak ada kekosonga jabatan Kepala Negeri atau Negeri Administratif" tegas Jafar.

 

Selain itu, terkait satu keputusan, Jafar bersandar pada sebuah asas, yakni asas praduga keabsahan atau atau kalau dalam bahasa Belanda menyebutkan, for modem fam rhmatik heim. Yang mengandung arti, bahwa setiap tindakan penguasa selalu dianggap sah rahmatik. Sampai ada pembatalannya. Lanjut Jafar, Jadi selama keputusan itu belum ada pembatalan maka tetap sah secara UU.

 

"Bila kita lihat dari makna asas praduga keabsahan ini, maka sudah tentu keputusan Penjabat Kepala Negeri itu sah, bila belum ada pembatalannya. Saya ulangi lagi dengan dasar dua ini maka tidak ada kekosongan jabatan kepala Negeri dan Negeri Administratif di SBT" tegas Jafar.

 

Selaku Kepala Dinas P3MD SBT, mana tugasnya diatur dalam Peraturan Bupati nomor 28 tahun 2017, yang mempunyai tugas membantu Bupati SBT dibidang pemberdayaan masyarakat dan Desa itu, dirinya merasa prihatin atas sikap Sekda SBT Syarif Makmur, yang mengabil langkah melakukan pengesian jabatan Kepala Negeri dan Negeri Administratif di 85 Desa. 

 

Lanjut Jafar, yang lebih membingungkan, Kenapa mendekat waktu Pilkada 09 Desember ini baru Sekda SBT ngotot untuk harus melakukan pergantian pejabat. "Sementara kondisi interval waktu untuk tanggal 9 ini sudah dekat. Kita kawatirkan kondisi sosial masyarakat di tingkat bawah ini bisa memicu sebuah kondis sosial yang tidak bagus" ikhtiar Jafar.

 

Dan untuk diketahui, sebanyak 86 Karateker Kepala Negeri dan Negeri Administratif yang menurut Sekda SBT, mengisi kekosongan itu, tidak melalui rekomendasi Camat-Camat selaku kepala wilayah. "Kewenangan, rekomendasi itu juga harus melalui Camat untuk di usulkan ke bupati. Tapi itu, kejahatan namanya" tutupnya. (HN-YAN)