Gaji Januari-Maret Kosong, Pol PP SBT Nyatakan Mosi Tidak Percaya

Gaji Januari-Maret Kosong, Pol PP SBT Nyatakan Mosi Tidak Percaya

BULA, hunimuanews.com- Terhitung tiga bulan sejak Januari hingga Maret 2021, ratusan tenaga honorer Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) melakukan protes atas dugaan tidak digaji oleh dinas terkait sebagai bentuk aturan atas hak dan pelaksanaan tugas mereka.


Para tenaga honorer Pol PP SBT ini kembali lakukan aksi penyegalan kantor yang kesekian kalinya, bahkan mereka dengan tegas bakal nyatakan mosi tidak percaya terhadap kinerja pimpinan pada dinas tersebut.


Diakui hilangnya kepercayaan para ratusan bawahan ini, bersumber dari gaji mereka yang tidak dibayar oleh instansi terkait, hingga rasa kekecewaan itu berakhir dengan aksi palang kantor dan membuat aktifitas pada Dinas itu tidak lagi berfungsi sebagaimana biasanya.


Kepada hunimuanews di Bula, Minggu, (18/04/21) salah satu anggota satpol PP yang tidak ingin namanya dipublis mengungkapkan, dirinya dan personil PP lainnya tidak lagi percaya dengan kondisi tersebut, soal pembahasan gaji 3 bulan yang tak kunjung di bayar di tahun ini. Ia bahkan mengakui hal itu, pada saat mendengar pernyataan Sekertaris Satpol-PP SBT Kasman Kelimagun pada aksi pertama penyegalan kantor tersebut.


"Waktu pemalangan kantor pertama itu, sekeretaris pernah kasi keterangan pas apel siang, antua sampaikan bahwa "beta akan pastikan gaji saudara-saudara pasti di bayar, namun sampai saat ini tidak ada realisasi atas apa yang antua sampaikan". Jelasnya


Selain itu Oknum Satpol-PP ini juga sesal atas sikap Kepala Satpol (Kasat) Abdullah Rumain yang sampai detik ini tidak memberikan penjelasan apapun terhadap hak ratusan Satpol-PP itu, tentunya berkaitan dengan upah alias gaji mereka yang tak kunjung di bayar.


"Waktu pemalangan pertama kasat seng kasi keterangan apa apa, dan sampe oras ini Kasat juga belum buka suara soal ini par katong". Tandasnya


Padahal sebelumnya, lanjut anggota Pol PP ini, Kepala Satpol (Kasat) Abdullah Rumain pernah dipanggil oleh DPRD guna meminta keterangan soal gaji bawahannya yang tidak dibayar pada beberapa bulan lalu hingga saat ini.


Bahkan persoalan itu kata dia, sempat ditangani oleh penyidik pemeritah yakni Inspekturat Daerah SBT, sebagai lembaga pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi bahkan pemantauan terhadap eksistensi dan kegiatan pengawasan lainnya.


"Pernah Inspekturat tangani kasus ini lae, namun sampe saat ini tidak ada penjelasan bahkan efek jerahnya kepada yang bersangkutan tidak ada sama skali, dan suda seharusnya yang bersangkutan di beri sanksi tapi entahlah". Ucapnya

 

Ditegaskan juga, jika selang minggu ini tidak ada kejelasan apapun dari pimpinan soal hak mereka, maka puluhan anggota Satpol-PP ini bakal melakukan penandatanganan fakta integritas dan mosi tidak percaya terhadap lembaga tersebut.


Sejalan dengan hal itu, Anggota DPRD SBT, Umar Gasam melalui postingan pada akun Facebook pribadinya menuliskan, dirinya salut bahkan mengapresiasi sikap tegas puluhan anggota satpol PP yang berani menyegal kantor tersebut, akibat hak mereka tidak dipenuhi.


"Disaat pak Bupati ingin menata birokrasi yang jauh lebih baik dalam 100 hari kerja, justru adanya protes yang datang dari bawahan Satpol-PP yang langsung menyegal kantor kedua kalinya". Tulisnya (HN-MR)