Disdukcapil Kabupaten Minta Perhatian Anggaran Provinsi

Disdukcapil Kabupaten Minta Perhatian Anggaran Provinsi

Bula, hunimuanews - Untuk menjawab kebutuhan pelayanan adminitrasi langsung ke masyarakat, di butuhkan perhatian khusus yang diberikan oleh pemerintah provinsi Maluku dan DPRD setempat dalam pengalokasian anggaran kepada masing-masing Disdukcapil di kabupaten di Maluku. Hal tersebut di ungkapkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten SBT, Sidik Rumalowak

Menurutnya sejauh ini Disdukcapil kususnya di kabupaten Seram Bagian Timur , secara aktif melakukan berbagai sosialiasai kepada masyarakat akan pentingnya untuk melakukan pengurusan baik itu Kartu Tanda Penduduk (KTP) maupun Akte.

“Penyelenggaraan kegiatan sosilisasi kependudukan dimana kegiatan tersebut sangat mempunyai peran penting dalam berbagai kebijakan yang akan dilakukan pemerintah. Hal itu lantaran kegiatan sosialisasi tersebut berkaitan dengan data administrasi kependudukan” Tuturnya

“Namun melihat minat masyarakat yang masih kurang akan kesadaran untuk melakukan perekaman e-KTP, maka pihak Disdukcapil langsung turun kemasyarakat melakukan perekapan di lapangan, dan hal ini membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, oleh karena itu dirinya meminta ada kebijakan yang seharusnya di ambil oleh pemerintah provinsi Maluku untuk memberikan dukungan anggaran yang memadai dalam tugas-tugas Disdukcapil dilapangan”.Harapnya

“Sejauh ini pihaknya telah menjalankan sejumlah program antara lain, menyusun buku agregat kependudukan per semester, menyusun profil kependudukan, melakukan kerjasama secara internal dengan pihak-pihak terkait baik instansi formal maupun non formal dalam meningkatkan cakupan kepemilikan KTP-eL dan cakupan akta kelahiran” Lanjut Mantan Ketua KPUD SBT tersebut.

“Mengangkat petugas pencatat pada setiap desa melalui surat keputusan bupati SBT nomor 44 tahun 2016, melaksanakan program jemput bola (jebol) pelayanan KTP-eL secara offline disetiap desa, menerbitkan standar operasional pelayanan untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan pengurusannya dan melakukan pelayanan tanpa pungutan” Tutupnya ( HN - dms)