Dewan Pers dan BP3TI Gelar Workshop di Ambon  

Dewan Pers dan BP3TI Gelar Workshop di Ambon   

AMBON, hunimuanews.com- Dewan Pers bersama Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI), Kamis (27/9) menggelar Workshop dan Sosialisasi Penguatan dan pemberdayaan Ekosistem Pers melalui ketersediaan Infrastruktur Telekomunikasi dan Informasi.

 

Hadir sebagai narasumber pada kegiatan bertajuk “Bakti Untuk Negeri“ tersebut Pemimpin Redaksi jurnal Dewan pers/Ketua komisi, penelitian, pendataan dan ratifikasi perusahan pers, Ratna Komala, Akademisi Universitas Pattimura (Pemerhati Sosial Pilitik) Said Lestaluhu, dan Pemimpin Redaksi Ambon Ekspres Nasri Dumula.

 

Sementara yang hadir sebagai peserta adalah pemimpin 26 media massa, terdiri dari media cetak, elektronik dan media siber serta 3 Lembaga Penyiaran Publik (LPP) dan 4 organisasi Pers Konstituen Dewan Pers dan para kepala bagian Humas sejumlah daerah.

 

Kegiatan Penguatan dan pemberdayaan Eksosistem Pers melalui ketersediaan Infrastruktur Telekomunikasi dan Informasi di seluruh Indonesia tersebut digelar dengan penyampaian sejumlah materi, yakni  sosialisasi program pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi dan Akses Internet oleh BP3TI.

 

Materi lainnya adalah Pers dalam mendorong Pemilu yang berkualitas, Perusahaan Pers dan Sertifikasi Wartawan sebagai bagian dari upaya peningkatan profesionalisme Pers Indonesia.

 

Kegiatan tersebut juga diisi dengan material tentang pentingnya program verifikasi perusahaan Pers dan sertifikasi Wartawan.

 

Pada kesempatan tersebut, ketua Komisi Penelitian, Pendataan dan Ratifikasi Perusahaan Pers-Dewan Pers, Ratna Komala menekankan pentingnya verifikasi terhadap perusahaan Pers saat ini. Tanpa verifikasi Dewan Pers, suatu media bisa dikategorikan media 'abal-abal'.

 

"Dengan verifikasi, media dapat dinilai profesional. Kalau tidak mau diverifikasi, artinya perusahaan media itu tidak mau bertindak profesional, "tegasnya.

 

Ratna menjelaskan, verifikasi perusahaan media merupakan amanat Undang-Undang nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Melalui verifikasi, Dewan Pers juga memastikan komitmen pengelola media dalam menegakkan profesionalitas dan perlindungan terhadap wartawan.

 

Ditambahkannya, pendataan perusahaan pers mensyaratkan pengelola media harus menegakkan Kode Etik Jurnalis (KEJ), kaidah jurnalistik sekaligus mensertifikasi, mensejahterakan dan melindungi wartawannya. 

 

Tegas Ratna, hanya perusahaan pers yang terverifikasi yang akan mendapatkan perlindungan Dewan Pers jika terjadi sengketa terkait perusahaan pers.(GR)