Bupati SBT Belum Sampaikan LKPJ 2019 Ke DPRD, Ini Sikap Komisi A

Bupati SBT Belum Sampaikan LKPJ 2019 Ke DPRD, Ini Sikap Komisi A

BULA, hunimuanews.com - Bupati Seram Bagian Timur (SBT) Abdul Mukti Keliobas, hingga pertengahan tahun 2020 ini, belum juga menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) akhir tahun anggaran 2019, ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten SBT. 

 

Padahal pasalnya, sesuai amanat pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019, kepala daerah wajib menyampaikan LKPJ ke DPRD.

 

"Serta Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (RLPPD) kepada masyarakat paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Tapi sampai sekarang belum ada" ucap Ketua Komisi A DPRD SBT, Muhammad Umar Gassam kepada awak media di ruang komisinya Rabu, 17/06/2020.

 

Menurut Gassam, mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku. Kepala daerah dalam hal dimaksud, Bupati Abdul Mukti Keliobas, seharusnya sudah menyampaikan LKPJ 2019 itu paling lambat pada Maret 2020 ini. "Karena itu sebagai Tanggungjawab secara konstitusional dan jadi secara moral kepada rakyat" ucap Gassam.

 

Sebab menurut Gassam, dalam LKPJ itulah, DPRD bisa melakukan pengawasan serta mengetahui capaian-capain kinerja  pemerintah daerah sesuai kesepakatan bersama di tahun sebelumnya.

 

Selain itu jalas Gassam, karena pandemi Virus Corona atau Covid-19 ini, maka berdasarkan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 700/1723/Otda tanggal 24 Maret 2020, maka waktu penyampaian LKPJ diperpanjang.

 

"Dan kita DPRD dan pemerintah daerah diberikan kelonggaran waktu sampai tanggal 30 April 2020. Namun sampai sudah terhitung bulan Juni, pemerintah daerah seakan tidak mau tau tentang kondisi ini" tutur Gassam.

 

Olehnya kata Gassam, pihaknya meminta pimpinan DPRD memfasilitasi rapat Komisi A bersama Sekretaris Daerah (Sekda) SBT, Bapedda SBT dan Kapala Bagian Hukum Kabupaten SBT untuk memastikan kenapa pemeritah daerah tidak menyampaikan LKPJ ke DPRD.

 

"Ternyata yang kami temui, tidak ada alasan yang cukup dari pemerintah daerah, untuk tidak menyampaikan LKPJ ke DPRD" katanya. Lanjutnya, padahal sudah jelas, Sekda, Kepala Bapedda dan Kepala Bagian Hukum telah mengakui bahwa LKPJ itu adalah rutinitas mutlak dalam tahun penyenggraane pemeritahan.

 

Di tempat bersamaan, hal senada keluar dari mulut Abdul Azis Yanlua mengatakan, LKPJ adalah keputusan mutlak yang diatur dalam konstitusi. Jika alasan pemerintah daerah lambat menyampaikan LKPJ 2019 karena situasi pandemi Covid-19. Maka itu penjelasan yang sangat tidak logis. 

 

"Kalau tidak menyampaikan dalam forum paripurna, kan bisa melalui telekonferensi, apa lagi yang harus dipersulit dalam LKPJ 2020 ini" ucap Yanlua, yang juga Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten SBT itu.


Menutup penjelasannya Yanlua, dirinya menyampaikan, susuai pasal 73 ayat 3 apabila kepala daerah tidak menyampaikan LKPJ, maka DPRD berhak melakukan hak interpelasi. 

 

"Jika hak interpelasi itu dijawab kepala daerah dan DPRD menganggap tidak sesuai ketentuan. Maka DPRD wajib melaporkan Bupati ke Gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah" tutup Yanlua.

 

Sementara itu, Anggota Komisi A Fathul Kwairumaratu mengatakan, semua langka yang dilakukan pihaknya, sesuai dengan semua ketentuan-ketentuan yang telah diatur. "Ini bagian dari fungsi pengawasan kami Komisi A DPRD SBT dan DPPD pada umumnya" kata Sekertaris Fraksi PDN DPRD Kabupaten SBT tersebut. (HN-OPAN)