Bupati SBT : 2018 Translok Dataran Hunimua Dimulai

Bupati SBT : 2018 Translok Dataran Hunimua Dimulai
Bupati SBT, Mukti Keliobas mengajak warganya untuk mengikuti program transmigrasi lokal (Translok) di kawasan dataran Hunimua, yang akan dijadikan sebagai ibukota definitif.
 
Secara Lugas orang nomor wahid kabupaten SBT tersebut, saat melakukan kunjungan kerja di Karay, Kecamatan Teluk waru. dalam acara peresmian pemakaian listrik. mengungkapkan Kami memandang penting untuk membuka pemukiman warga di sekitar lokasi dataran Hunimua melalui program transmigrasi lokal

Untuk mewujudkan hal ini, Keliobas berobsesi membentuk Kecamatan Hunimua serta mendukung proses pembangunan dataran Hunimua sebagai pusat pemerintahan (ibukota definitif) kabupaten berjuluk Ita Wotu Nusa itu.

"Pembangunan ibukota Hunimua akan dilakukan pada 2018. Untuk itu, saya ingin sebelum aktivitas pemerintahan berjalan di sana (Hunimua), program transmigrasi lokal sudah harus jalan lebih awal. Kalau Dinas Nakertrans datang untuk data, saya harap masyarakat disini (Karay Teluk Waru) bersedia," Himbauan Keliobas 

Sebagian anggaran, menurut Bupati, telah digelontorokan untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan ke hutan kawasan Kecamatan Tutuk Tolu Kabupaten SBT.

Selain itu, akses jalan dari Kota Bula menuju dataran Hunimua juga akan dibangun secara bertahap yaitu disesuaikan dengan kemampuan anggaran Pemda Kabupaten SBT. dan akses jalan dari dataran Hunimua menuju Kecamatan Kilimury yang masih terisolir, secara geografis juga akan dibangun pada 2018 mendatang. Ungkapnya

Keliobas merencanakan, Jika program transmigras lokal di sekitar dataran Hunimua sudah berjalan, maka Pemda Kabupaten SBT akan menindaklanjutinya dengan membentuk Kecamatan Hunimua sebelum aktivitas pemerintahan berjalan. 

Bupati Menuturkan Rencana pembangunan ibukota definitif Kabupaten SBT di dataran Hunimua, sebenarnya telah digagas dan direncanakan pada masa pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten SBT Sebelumnya, tetapi rencana pembangunan dataran Hunimua saat itu mengalami kendala, karena Kementerian Kehutanan Republik Indonesia belum mengeluarkan izin fungsi lahan. 

"Pihak Kementerian Kehutanan RI baru mengeluarkan izin alih fungsi lahan sebagai dasar dimulainya pembangunan Kota Hunimua, yaitu pertengahan 2014 lalu," ungkap mantan ketua DPRD SBT tersebut. ( HN - AL)