Belum Miliki SLO, DPRD SBT : PLN Kilmury Dipastikan Tak Bisa Beroperasi

Belum Miliki SLO, DPRD SBT : PLN Kilmury Dipastikan Tak Bisa Beroperasi

BULA, hunimuanews.com-Layanan Listrik di wilayah kecamatan Kilmury kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) dipastikan belum dapat beroperasi secara aktif dikarenakan PLN setempat belum memiliki Sertifikat Laik Operasi (SLO). Tidak hanya itu, kelengkapan lain berupa pembatas power house yang diketahui sebagai pengaman area mesin belum juga dimiliki PLN setempat.

 

Hal ini diungkapkan Anggota komisi C DPRD SBT Abdul Gafar Wara Wara, usai memperoleh keterangan dari pihak PLN Rayon Bula beberapa waktu lalu yang digelar melalui rapat bersama Komisi C DPRD.

 

"PLN Kilmury itu sebenarnya belum memiliki Sertifikat Laik Operasi atau SLO, ada juga kendala lainnya, sebab SLO itu sebagai bukti penting, sebelum layanan atau keaktifan mesin itu beroperasi. Itu keterangan dari pihak PLN rayon Bula kepada kami," ucap Gafar kepada Media ini Via selulernya. Rabu (23/06/21).

 

Gafar menjelaskan, berdasarkan keterangan yang diperoleh terkait kendala PLN Kilmury, tidak hanya ada pada rangkain dan kelengkapan mesin saja, melainkan bergantung juga terhadap hal lain berupa sertifikat laik operasi atau SLO, sebab hal itu kata Wara-Wara merupakan bukti yang diterbitkan langsung oleh Lembaga Inspeksi Teknik (LIT) yang ditunjuk pemerintah untuk melakukan inspeksi kelaiakan operasi atas instalasi listrik yang akan difungsikan di satu wilayah.

 

Disisi lain, dengan adanya kendala tersebut Gafar terus menekan pemerintah daerah (Pemda) agar tidak diam atas persoalan dimaksud. Ia berharap adanya upaya strategis dari pemerintah daerah berupa proyeksi anggaran yang dikucurkan untuk memenuhi beberapa kendala yang dialami PLN Kilmury.

 

"Pemerintah daerah dalam hal ini tidak boleh diam apalagi sampai lepas tangan, mari katong kerja sama sebab kendala pada PLN Kilmury kiranya sudah cukup lama, untuk itu segera disikapi" jelasnya

 

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) SBT ini juga mengungkapkan, selaku mitra komisi yang membidangi masalah tersebut, dirinya bersama rekan rekan komisi sudah banyak melakukan koordinasi dengan pihak PLN Wilayah Maluku Maluku Utara terkait persoalan dimaksud. Kata dia selaku DPRD hal ini tentunya menjadi skala prioritas yang akan deperjuangkan pada pembahasan tahun anggaran 2022 nantinya.

 

"Kendala semacam ini selaku DPRD bertugas berkoordinasi menyampaikan segala bentuk persoalan pada PLN Wilayah untuk ditindak lanjuti. Dan ini tentunya menjadi masalah utama yang diperioritaskan," pungkasnya

 

Ditambahkan, untuk keberlangsungan aktifnya layanan PLN di wilayah Kilmury tidak hanya membutuhkan anggaran 250 juta saja, melainkan lebih dari yang direncanakan. Untuk itu kata Wara-Wara hal ini akan terus didorong oleh komisi C agar kendala tersebut segera berakhir dan hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat setempat. (HN-MR