Yanlua : Pemda SBT Lambat Pahami Regulasi, Penyaluran DAU & DBH Potensi Ditunda

Yanlua : Pemda SBT Lambat Pahami Regulasi, Penyaluran DAU & DBH Potensi Ditunda

BULA, hunimuanews.com - Ketua Fraksi PDI Perjuangan Abdul Azis Yanlua mengatakan, Pemeritah Daerah (Pemda) Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) melalui Tim Anggaran, yang diketahui Sekretarias Daerah (Sekda) Syarif Makmur lambat memahami regulasi soal rasionalisasi belanja daerah.

 

Pasalnya, padahal Pemerintah Pusat sudah menyiapkan fasilitas regulasi yang kuat dan mengikat. Mulai dari Inpres nomor 4 tahun 2020, PMK 35, keputusan bersama menteri keuangan dan Mendagri nomor 119 dan 177. 

 

"Regulasi sudah ada, tetapi Pemda SBT selalu saja lamban merespons ketentuan tersebut" tutur Ketua Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten SBT Abdul Azis Yanlua, saat diwawancarai wartawan, usai rapat kerja bersama Tim Anggaran Pemda SBT di Ruangan Paripurna DPRD SBT Sabtu, 09/05 kemarin.

 

Yanlua menilai, lambatnya Pemda SBT merespons perubahan regulasi itu, kata dia, akan berdampak pada penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) dan atau Dana Bagi Hasil (DBH) ke Daerah.  "Yang mestinya DAU dan DBH itu harus diterima Pemda SBT tepat waktu. Guna menjawab kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat" ucap Yanlua.

 

Anggota DPRD SBT ini menjelaskan, sebelum keputusan Menteri Keuangan (Menkeu) nomor 10 tahun 2020 tentang penundaan DAU dan DBH. Awalnya, sudah regulasi melalui keputusan bersama Menkeu dan Mendagri nomor 119 dan 177 tahun 2020. Yang pada diktum ketuju menjelaskan soal laporan penyesuaian APBD 2020 oleh pemerintah daerah kepada Menteri Keuangan dan Mendagri.

 

"Semestinya, penyelesaian laporan APBD tahun anggaran 2020, dengan mempertimbangkan keuangan daerah dalam kondisi Penyebaran Virus Corona-19 ini sudah disampaikan ke Menkeu dua Minggu sejak keputusan ini ditatapkan pada 19 April 2020 lalu" kata Yanlua. Lanjutnya, baru terlambat memasuki laporan dua Minggu, Pemda SBT sudah kenal sangsi penundaan penyaluran DAU dan DBH 35 persen.

 

Atas nama Ketua Fraksi PDI Perjuangan pihaknya mengharapkan, situasi ini mesti menjadi pelajaran untuk Pemda SBT melalui Tim Anggaran agar bergerak cepat dalam menjawab perubahan regulasi. Supaya daerah ini terhindar dari sangsi berupa penundaan anggaran yang mesti diterima tepat waktu oleh Pemda SBT.

 

Untuk diketahui, sangsi seperti ini bukan barang baru pertama berlaku untuk Pemda SBT. Kata Yanlua, kita sudah terbiasa kena sangsi regulatif akibat Pemda SBT melalui Tim Anggaran melakukan keterlambatan penyerapan anggaran hingga berimplikasi terhadap pemangkasan anggaran daerah dan dikembalikan ke pusat. 

 

"Dan sesuai Keputusan Menkeu RI Nomor 10/ KM.7/ 2020 tahun 2020 tentang penundaan penyaluran DAU dan DBH terhadap daerah yang tidak menyampaikan laporan laporan penyesuaian PBD tahun anggaran 2020. Kabupaten SBT salah satu daerah dari 308 daerah yang kenal penalti penundaan DAU DAN DBH 35 % triwulan kedua tahun anggaran berjalan" tutup Yanlua" (HN-OPAN).