Walikota Ambon Ancam Mutasi Saat Pimpin Apel Pagi Perdana.

Walikota Ambon Ancam Mutasi Saat Pimpin Apel Pagi Perdana.
hunimuanews.com.Saat apel yang diikuti seluruh pimpinan SKPD serta seluruh ASN pemkot, walikota yang didampingi Wawali Syarif Hadler mengaku kesal dengan oknum-oknum ASN yang bermulut lan­cang, sehingga bisa saja dimuta­sikan. “Bagi saya dan wakil wali­kota, perbedaan hak politik itu hak se­tiap orang namun yang mem­buat kita marah adalah ada ASN yang mulutnya lancang,” kata Walikota.

Kepemimpinan diriya di Kota Ambon untuk yang kedua kalinya, tandas Walikota, tentunya ada tahapan dan regulasi pemerin­tahan yang dilakukan kedepan.

“Salah satu yang akan dilakukan kedepan yang perombakan biro­krasi karena tidak dapat dihindari . Untuk itu bagi ASN yang sudah lancang dan tidak loyal harus bersiap-siap dimutasi,” tandasnya.

“Keputusan untuk pembangu­nan Kota Ambon kedepan akan diputus­kan secara bersama-sama, sehi­ngga pemangkasan pegawai yang tidak beretika dan buruk berko­mu­nikasi tetap dilakukan,” ungkapnya.

Sementara itu, kepada wartawan di Baileo Rakyat Belakang Soya, Selasa (23/5), Walikota mene­gaskan, perombakan birokrasi akan dilakukan tidak lama lagi.

“Kita akan lihat aturan. Jika Kemendagri mengizinkan perom­bakan dilakukan 2 minggu pasca pelantikan maka pasti dilakukan namun tetap mengacu pada aturan,” tandasnya.

Olehnya bagi pimpinan SKPD yang tidak loyal terhadap pimpi­nannya bisa saja diganti. “Mereka bisa saja diganti kapan saja, ka­rena dasarnya adalah kerjasama dan kerjasama bersumber dari kepercayaan,” katanya.

Untuk itu jabatan yang ada saat ini, tandasnya, bisa dirombak kapan saja oleh pemerintahan termasuk dengan yang tidak loyal terhadap atasan. “Saya meng­ambil langkah se­suai dengan konstitusi dan dengan pergantian itu kita memulai mem­bangun sebuah keyakinan,” ujarnya.

Walikota mengaku, selama ini diri­nya sudah memantau perkem­bangan bawahan di birokrasi Kota Ambon dan yang pasti pergantian ini akan dilakukan sesuai dengan alat ukur yang sudah ada. “Jabatan yang diberikan merupakan hak dari pemimpin sebuah pemerintahan bukan hak dari SKPD,” ungkapnya.

Sebagaimana diketahui, pasca terpilih memimpin kota ini hingga saat ini, memang beredar wacana pe­rombakan birokrasi secara be­sar-besar oleh walikota. Sejumlah nama pimpinan SKPD, disebut-sebut akan dilengserkan. Informasi yang berkembang justru hal ini disebabkan para pimpinan SKPD itu tak bekerja memenangkan walikota saat pilkada lalu, seperti yang dilakukan sejumlah pimpinan SKPD lainnya