Wakil Bupati SBT: 93,09% Realisasi APBD 2018 Dari Rp 966,030 Milyar

Wakil Bupati SBT: 93,09% Realisasi APBD 2018 Dari Rp 966,030 Milyar
Wakil Bupati SBT: 93,09% Realisasi APBD 2018 Dari Rp 966,030 Milyar

BULA, hunimuanews.com-Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) telah menetapkan Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) Tahun 2018 sebesar 966,030 milyar Rupiah, dan sampai dengan bulan desember telah terealisasi sebesar 927,190 milyar rupiah atau mencapai 93,09%. 

 

Sambutan tersebut di sampaikan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) Fachri Husni Alkatiry dalam rapat paripurna Ke-II masa persidangan Kedua tahun sidang 2019 dalam rangka keputusan DPRD tentang rekomendasi LKPJ Bupati tahun 2018. Kamis (01/8/19)

 

Rapat paripurna di pimpin langsung ketua DPRD SBT, Agil Rumakat dan dihadiri juga oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), sejumlah Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan Pimpinan Instansi vertikal lainnya.

 

Realisasi APBD 2018 itu, Tutur Alkatiry diperoleh melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 24,6%, Dana Perimbangan sebesar 85,02%, dan Lain-lain, serta Pendapatan yang Sah sebesar 2,34%.

 

Pemaparan sambutan Bupati SBT, Abdul Mukti Keliobas pada ruang utama sidang paripurna yang dibacakan oleh Wakil Bupati SBT Fachri Husni Alkatiry, Bahwa Pemerintah Daerah berkomitmen mengkaji dengan seksama poin demi poin catatan yang telah disampaikan dalam rekomendasi DPRD dan akan ditindaklanjuti sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

 

Wakil Bupati menuturkan, Saat ini Pemerintah Kabupaten SBT telah dan terus akan mengupayakan Perbaikan dan Penataan

 

Sebelum menutup sambutan, Alkatiry mengajak bersama-sama untuk melakukan pengawasan yang efektif terhadap penggunaan anggaran secara benar dan tepat, agar setiap nilai rupiah dapat sampai ke sasaran yang jelas dan meningkatkan kesejahteraan rakyat secara optimal

 

Dalam awal rapat paripurna terdapat beberapa catatan rekomendasi yang dibacakan oleh Kepala Bagian Keuangan DPRD SBT, Ahmad Fauzi Saflud sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi Pemerintah Daerah untuk perbaikan dan penataan ke depan. (HN-AL)