Wabup Sampaikan KUA/PPAS APBD Perubahan

Wabup Sampaikan KUA/PPAS APBD Perubahan

BULA, Hunimuanews.com-Wakil bupati Seram Bagian Timur, Fachri Husni Alkatiri, Sabtu (22/9) malam hadir mewakili bupati, Abdul Mukti Keliobas menyampaikan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan tahun anggaran 2018 di rapat Paripurna DPRD.

 

Hadir pada rapat yang dipimpin oleh wakil ketua DPRD, Abdullah Kelilauw tersebut adalah pimpian Organisasi Perangkat Daerah (OPD) anggota DPRD, serta sejumlah pejabat lainnya.

 

Saat membacakan dokumen KUA/PPAS tersebut, Alkatiri menyampaikan beberapa kebijakan yang diperlukan untuk melakukan pergeseran melalu perubahan APBD tahun 2018, antara lain, pergesaran anggaran antar objek belanja dalam jenis belanja yang diformulasikan dalam DPA-SKPD.

 

Perencanaan perubahan tersebut, diantaranya perubahan kebijakan pendapatan daerah, yakni disesuaikan dengan perkembangan daerah dan instrumen-instrumen penunjang ekonomis regional, termasuk perubahan mendasar di bidang penataan usaha keuangan daerah.

 

Lanjutnya, perubahan kebijakan daerah juga tetap dilaksanakan dengan melihat pada beberapa kebijakan belanja yang diperuntukan dalam perubahan APBD tahun anggaran 2018, yakni mengutamakan belanja yang bersifat wajib pada setiap perencanaan belanja.

 

“Dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan tahun anggaran, sehingga terserap secara tepat waktu,”paparnya.

 

Perubahan belanja daerah tahun anggaran 2018 meliputi Belanja Tak Langsung yang direncanakan sebesar Rp 485 milyar lebih meningkat 3.17 persen. Sehingga, belanja tak langsung pada APBD Perubahan 2018 berjumlah Rp 501 milyar lebih.

 

Kenaikan tersebut disebabkan adanya kebutuhan belanja kepada pemerintah desa yang merupakan sisa pembayaran pada tahun 2017 yang dialokasikan pada belanja bantuan keuangan perubahan APBD tahun 2018.

 

Dana belanja tak langsung sebesar Rp 501 milyar lebih tersebut digunakan untuk sejumlah kebutunan, diantaranya belanja pegawai sebesar Rp 245 milyar lebih, belanja subsidi sebesar Rp 7 milyar lebih, belanja hibah sebesar Rp 16 milyar lebih, belanja bantuan keuangan sebesar Rp 214 milyar lebih, dan belanja tidak terduga sebesar Rp 6 miliyar.

 

Sementara itu, belanja langsung yang direncanakan sebesar Rp 483 milyar lebih, meningkat menjadi Rp 68 milyar lebih atau 14.10 persen pada tahun 2018.

 

Perubahan belanja langsung tersebut, antara lain disebabkan oleh penambahan atau pergeseran antar kegiatan maupun antar rincian objek belanja, guna efesiensi penggunaan anggaran yang dialokasikan pada program dan kegiatan perubahan APBD tahun 2018.

 

“Dari apa yang saya sampaikan di atas, dapat disimpulkan bahwa dari total pendapatan daerah tahun 2018 sebesar Rp 964 milyar lebih dan belanja daerah sebesar Rp 1 Triliun lebih,”tegasnya.

 

Untuk diketahui, rancangan kebijakan umum perubahan APBD 2018 tersebut, selanjutnya ditelaah dan dibahas bersama oleh DPRD dan pemerintah, guna dituangkan dalam nota kesepakatan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD, guna sebagai dasar untuk menyusun perubahan Rancangan Peraturan Daerah APB kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2018. (SR)