Tolak PT. Strata Pacifik, Warga Berdemonstrasi di DPRD

Tolak PT. Strata Pacifik, Warga Berdemonstrasi di DPRD

BULA,hunimuanews.com-Warga sejumlah kecamatan di kabupaten Seram Bagian Timur, Senin (10/12) menggelar demonstrasi mendesak pemerintah, agar menghentikan aktivitas PT. Strata Pacifik di daerah ini.

 

Puluhan demontsran tersebut terdiri dari warga asal kecamatan Teluk Waru, Kiandara, dan Kilmury serta sejumlah aktivias LSM dan OKP/I.

 

Mereka memulai demonstrasi dengan melakukan longmars melointasi sejumlah ruas jalan di kota Bula. Kemudian menuju kantor bupati Kabupaten SBT.

Dari kantor bupati kabupaten SBT, barisan pendemo yang dikawal aparat keplisian ini bergerak menuju kantor DPRD untuk menyampaikan aspirasi mereka.

Di depan kantor para wakil rakyat itu, warga  mengungkapkan kegelisahan mereka akibat kehadiran pihak PT. Strata Pacifik yang saat ini beroperasi  di kecamatan Teluk Waru.

 

Menurut warga, pihak perusahaan kayu log tersebut harus segera menghentikan aktvitas penebangan kayu I daerah ini, karena dinilai dapat berdampak buruk bagi hutan serta masyarakat.

 

“Orang lain datang dan mengambil sumber daya alam kita, kemudian membawanya keluar dan hanya menguntungkan mereka, tidak menguntungkan kita,”tegas salah satu orator.

 

Menurut pendemo,  bila pihak pemilik modal tersebut dibiarkan terus beroperasi, sangat berpeluang merusak hutan, merusak lingungan sehingga memperbesar potensi banjir yang mengancam masyarakat.

Sebagaimana diberikan sebelumnya, pihak perusahaan tersebut diberikan izin untuk beroperasi selama 45 tahun di atas lahan seluas 73. 356 Hektare.

 

Pemilik modal ini mulai beroperasi pada awal 2018, karena Rencana Karya Tahunan keluar per 2 Januari 2018 dan. Rencana Karya Tahunan ini akan berakhir pada 31 Desember 2018.

 

“Dalam peta blok, itu mulai dari desa Selor kecamatan Kilmury sampai di desa Hote kecamatan Bula Barat, maka tentu eksplitiasi juga akan dilakukan di belakang ini ( belakang kantor DPRD SBT-red). Kalau musim hujan, bapak-bapak bisa sidang di pantai,” beber ketua Lembaga Nanaku Maluku, USman Bugis di hadapan pimpian dan anggota DPRD kabupaten SBT.

 

Selain itu, pihak PT. Strata Pacifik juga diduga telah memasuki hutan adat masyarakat Kilmury tanpa koordinasi yang baik.

 

Karena itu, pendemo berharap  DPRD menemui dinas Kehutanan Maluku  guna mendesak agar izin Rencana Kerja Tahunan (RKT) PT. Strata Pacifik yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 tidak perlu diperpanjang.

 

Setelah menerima pernyataan sikap pendemo,  komisi B DPRD Seram Bagian Timur pun berjanji untuk menemui pihak dinas kehutanan.

 

“Kami akan menyelesaikan masalah ini sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku,”kata ketua Komisi B, Noav Rumauw.(MB)