Terobos Masuk Lahan Warga, Ketua DPRD SBT : Pemilik Proyek Harus Ganti Rugi

Terobos Masuk Lahan Warga, Ketua DPRD SBT : Pemilik Proyek Harus Ganti Rugi

BULA, hunimuanews.com- Ketua DPRD Seram Bagian Timur (SBT) Noaf Rumau melirik insiden larangan terhadap pekejaan proyek jembatan Wailola Besar yang dilakukan oleh pemilik lahan pada beberapa hari lalu, sebab di duga kuat proyek tersebut menerobos masuk kedalam lahan warga.


Noaf mengungkapkan, pekerjaan proyek jembatan Wailola Besar yang berada di Desa Lemumir kota Bula ini, tidak akan berlanjut jika pihak pelaksana proyek belum memenuhi hak warga yang diketahui tanahnya terpakai untuk pembangunan jembatan tersebut.


Diketahui, Larangan tersebut berangkat dari pemilik proyek yang diduga melaksanakan pembangunan diatas lahan milik salah satu warga Saadia Rumui, yang belum tuntas dalam penyelesaian jual beli lahan.


Ganti rugi lahan tersebut, kata Anggota DPR tiga periode ini, mestinya diselesaikan oleh pihak perusahaan agar tidak menghambat pekerjaan proyek dan pekerjaan tetap berlanjut.


"Kalau memang sudah ada pembicaraan diawal ya kalau memang seperti itu maka saya sarankan kepada pihak perusahaan pelaksana proyek ini untuk bisa menyelesaikan apa yang menjadi hasil kesepakatan dengan warga yang punya lahan," ujar Noaf kepada wartawan di Bula, Jumat, (25/04/21).


Diketahui Pekerjaan proyek jembatan Walilola besar itu ditangani oleh PT. Azriel Perkasa, perusahaan milik pengusaha Tanjung alias Sugeng Haryanto yang awalnya pekerjaan proyek ini baik-baik saja. Namun selang beberapa bulan proyek ini mengalami kendala, lantaran belum dilakukan ganti rugi lahan oleh pemilik proyek kepada yang bersangkutan.


Selain itu, pelaksanaan proyek jembatan Wailola Besar yang merupakan proyek milik Balai Jalan Wilayah (BJW) Maluku ini, diduga menyerobot masuk lahan milik salah satu warga yakni Ibu Sadia Rumui yang bermukiman di sekitaran bantaran kali tersebut.


Bahkan saat dilakukan pemasangan papan larangan (Palang) oleh pemilik lahan beserta luasa hukumnya Irwan Mansur pada Kamis 23 April lalu, Saadia secara sendirinya menegaskan agar tanah miliknya itu harus diganti oleh pihak yang bersangkutan.


Sadia pun mengaku, sempat ia dijanjikan oleh salah satu pejabat Balai Jalan Wilayah Maluku, untuk dilakukan ganti rugi atas haknya itu, namun sampai saat ini janji tersebut belum juga direalisasikan, hingga hal itu berakhir dengan tindakan larangan dari pemilik lahan melalui kuasa hukumnya, untuk tidak dilakukan lanjutan pekerjaan pada proyek tersebut.


Sejalan dengan hal itu, Kuasa Hukum Ibu Sadia Rumui, yakni Irwan Masur mengatakan, tanda larang tersebut akan dicabut jika hak ganti rugi lahan beberapa meter, milik Kleinnya yang masuk dalam lokasi proyek jembatan Wailola Besar itu, sudah dipenuhi oleh pihak perusahaan.


“Beta kasih waktu satu minggu. Kalau memang tidak bisa dipertanggung jawabkan maka beta akan surati Kementerian di Jakarta". Tuturnya

 

Dengan demikian Irwan mengaku, adanya proyek pembangunan jembatan ini benar untuk kepentingan masyarakat SBT secara kolektif, namun hal tidak harus merampas hak warga negara yang telah diatur secara konstitusional oleh negara.


“Namun disisi lain ada beta punya klein atau warga negara yang yang dilindungi oleh undang-undang," kata Irwan kepada wartawan usai pemasangan tanda larangan di lokasi proyek jembatan Wailola Besar. (HN-MR)