Soal Penguasaan Tanah, Ini Kata Keliobas  

Soal Penguasaan Tanah, Ini Kata Keliobas   

BULA, hunimuanews.com-Bupati Seram Bagian Timur, Abdul Mukti Keliobas mengatakan, Pemberlakuan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 88 tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dan Kawasan Hutan, menjadi salah satu solusi menyelesaikan masalah penguasaan tanah. 

 

Hal itu disampaikan Keliobas melalui sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Asisten III, M.Saleh Rumakuway saat pembukaan Sosialisasi Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan Melalui Alokasi Tanah Obyek reforma Agraria, Rabu (27/2) di lantai 2 kantor bupati SBT.

 

Dikatakan, hutan telah menjadi sumber kehidupan untuk menguatkan ekonomi masyarakat, namun disisi lain kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya.

 

“Sebagai hutan tetap yang harus dijaga kelestariannya berdasarkan undang-undang yang berlaku,”ungkapnya.

 

Keliobas mengatakan, tim inventarisasi dan verifikasi telah melakukan tindakan-tindakan untuk mendeteksi lahan hutan yang telah dikelola oleh masyarakat.

 

Karena itu, menurut Keliobas sosialisasi itu sangat penting untuk dipahami dan dimengerti, karena dalam masalah lahan dan penguasaan lahan hutan berlaku peraturan yang cukup kompleks.

 

“Kegiatan ini bukan untuk mempersulit masyarakat, tetapi malah akan membantu masyarakat untuk berproses pada kepemilikan lahan,”ungkapnya.

 

Ia berharap, para peserta sosialasi yang merupakan kepala pemerintahan negeri dan penjabat kepala pemerintahan negeri administratif dapat memahami kepemilikan lahan dan pelepasan tanah dalam kawasan hutan, sehingga dapat mengurus sertifikat lahan tersebut. 

 

Keliobas juga berharap, tujuan sosialisasi itu dapat terwujud, sehingga mencapai kesatuan visi dalam mendukung kebutuhan masyarakat terhadap program-program penguasaan tanah di kawasan hutan.(SR)