Sistem Pelayanan Publik Kabupaten SBT Masuk Zona Merah

Sistem Pelayanan Publik Kabupaten SBT Masuk Zona Merah

BULA, hunimuanews.com - Sistem pelayanan publik di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), masuk dalam zona merah. Pasalnya, keterangan tersebut sesuai hasil penilaian Kepatuhan Pelayanan Publik yang dikeluarkan Ombudsman Republik Indonesia.

 

Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Maluku, Hasan Slamet mengatakan, pelayanan Publik Tahun 2019 di Kabupaten SBT menjadi yang terburuk ke tiga se-Indonesia untuk tingkat Kabupaten.

 

"Layanan publik di SBT masuk dalam kategori Zona Merah atau kepatuhan rendah" tutur Slamet dalam keterangan rilisnya pada Jumat, (06/12/2019).

 

Kahadiran Kepal Ombudsman Provinsi Maluku di Bumi Ita Wotu Nusa berkeinginan bertemu langsung dengan Bupati Abdul Mukti Keliobas, Wakil Bupati Fahri Husni Alkatiri dan Sekretaris Daerah (Sekda) SBT Syarif Makmur.

 

Namun dikabarkan, ketiga pucuk pimpinan sedang melakukan kunjungan ke luar daerah. "Akhirnya kami Tim Ombudsman Maluku diterima oleh Asisten Satu Setda SBT A.I.T. Wokanubun. Lalu kami sudah serahkan hasilnya, tentu hasil ini merupakan cermin dari pelayanan publik yang ada pada Pemkab SBT"ucap Slamet.

 

Padahal, tujuan Ombudsman bertemu ketiga pimpinan tersebut untuk membicarakan dan membahas laporan masyarakat terkait belum Beroperasi kapal penyebrangan Feri Bobot Masiwang yang dikelolah oleh Perusahan Daerah Mitra Karya. Selain itu kata Slamat, berbicara soal laporan masalah Perumahan  Negeri Kilwaru. 

 

Terkait pelayanan publik yang buruk di SBT, Slamet berharap, hal ini menjadi perhatian serius Pemkab SBT, untuk dengan baik memberikan pelayan publik terhadap masyarakat SBT. "Pemkab SBT harus peka atas pelayanan publik, karena itu menjadi kebutuhan warga di negeri ini" tutup Slamet. (HN-Opan).