Sagu Maluku, Nasibmu Kini

Sagu Maluku, Nasibmu Kini

 

Sagu,makanan pokok masyarakat Maluku ini kian lemah di mata pemerintah,baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Kebijakan pengembangan pangan di Maluku nyaris tidak mengakomodir Sagu. Sementara Pangan lain, terutama Padi dan Jagung terus dikembangkan di daerah ini. Kenapa demikian?.

 

CATATAN : REDAKSI HUNIMUANEWS.COM

 

Bukan hanya sebagai salah satu menu makanan,  Sagu (Metroxylon sagy Rottb) juga menjadi bagian dari identitas masyarakat Maluku. Pangan  ini menjadi salah satu makanan pokok masyarakat di daerah seribu pulau ini sejak dahulu kala.

Tapi, keberadaan Sagu di Maluku kian lemah di mata pemerintah. Bukan saja pemerintah daerah, tapi juga pemerintah pusat.

 

Lihat saja, Sagu  tidak mendapat tempat dalam program pengembangan Pangan Nasional.  Padi dan Jagung justeru terus dikembangkan. Tidak sedikit lahan di Maluku pun terpakai, bukan untuk pengembangan Sagu, tapi pangan lain.

 

Memang, masyarakat di  pedesaan Maluku, di kabupaten Seram Bagian Timur misalnya, hingga saat ini  masih menggunakaan Sagu sebagai menu utama keseharian mereka.

 

Tidak hanya itu, Sagu juga menjadi salah sumber pendapatan bagi mayarakat di pedesaan. Jual- beli makanan pokok ini  masih dilakoni oleh mereka.

 

Tapi,  kondisi tersebut tidak mampu menyedot  perhatian serius para pembuat kebijakan (baca :pemerintah).

 

Lihata saja, bila petani Padi dan Jagung di daerah ini  dilengkapi didukung dengan peralatan pertanian yang canggih, Sementara, banyak masyarakat Maluku, terutama di pedesaan yang mempertahankan Sagu sebagai pangan lokal masih harus bertahan dengan cara-cara tradisional dalam mengolah Sagu.

 

Belum lagi, program Beras untuk Masyarakat Miskin (Raskin) yang namanya kemudian diganti Beras Sejahtera (Rastra) terus “menggempur” masyarakat di pedesaan Maluku. Sehingga, perlahan, ketergantungan terhadap beras pun mulai dirasakan masyaraat yang masih mempertahankan Sagu sebagai makanan pokok itu.

 

Tidak heran, perseteruan masyarakat di desa tertentu, kerap dilatari masalah pembagaian Raskin yang tidak adil dan merata. 

 

“Sebenarnya sudah ada Perda untuk melindungi lahan Sagu. Tapi, tidak diikuti dengan program atau kebijakan pengolaha Sagu,”ungkap  pengamat Pertanian Universitas Pattimura, Abraham Tulalessy saat dimintai pendapatnya oleh Hunimuanews.com via seluler, Rabu (11/4).

 

Tidak hanya itu, pemerintah juga telah mencanangkan program kebun percontohan di sejumlah lokasi sebagai bentuk upaya pengembangan Sagu di Maluku, tapi  hasilnya tidak dapat dituai alias gagal.

 

“Lihat saja kebun percontohan di Hative (kota Ambon) dan di Unpatti sudah seperti apa. Sudah rusak itu,”beber Tulalessy.

 

Lalu apa yang perlu dilakukan pemerintah dan semua stakeholder?, menurut Tulalessy  pemerintah daerah harus membuat kebijakan pengolahan serta pemanfaatan Sagu di daerah ini.

 

Selain kebijakan untuk terus memberdayakan masyarakat pedesaan yang masih mengeloah Sagu, pemerintah juga perlu menumbuhkan semangat semua  orang di daerah in untuk mengkonsumsi Sagu.

 

“Coba program Raskin di Maluku diganti dengan program Sagu atau  Embal. Supaya kita peroleh lalu konsumsi. Itu kan lebih baik,”ujarnya.

 

Atau, lanjutnya bisa juga dengan menetapkan hari-hari tertentu, agar di hari tersebut semua masyarakat di  Maluku harus mengkonsumsi Sagu.

 

“Di Jawa ( Depok-red) saja ada program One Day No Race (Sehari Tanpa Beras).  Maksudnya, pemerintah daerah Maluku kan  perlu melakukan hal semacam  itu. Satu hari  tanpa beras,  semua konsumsi Sagu atau Embal,”saran Tulalessy.

 

Kalau tidak ada upaya serius dari sekarang, maka perlahan namun pasti, Sagu akan dilupakan oleh masyarakat Maluku. “ Ya, dan saat ini kita sedang menuju ke sana,”kata Tulalessy, mengingatkan.

 

Apalagi, tidak sedikit lahan di daerah ini yang telah digunakan untuk Padi dan Jagung serta program transmigrasi.   

 

Lalu apa yang sudah dilakukan pemerintah daerah menyikapi kondisi tersebut.” Terkait dengan itu, sudah dibicarakan di provinsi maupun di pusat,”kata Kepala dinas Ketahanan Pangan Kabupaten SBT, Mirnawati Derlen, terpisah.

 

Diakui Derlen, pemerintah pusat tidak bergeming terkait Sagu, terutama Sagu di Maluku. Sehingga, Sagu tidak diakomodir  secara baik dalam perencanaan pembangunan nasional.

 

Hal itu   sudah menjadi cacatan penting bagi pemerintah di daerah ini  untuk menyikapinya secara serius.

 

“Karena, Sagu adalah makanan pokok masyarakat Maluku. Tapi di dalam perencanan nasional, program untuk Sagu tidak dihitung. Jadi, ini sudah dibicarakan dan akan ditindaklnjuti hingga ke pusat,”ungkapnya.

 

Pemerintah pusat harus menerima bahwa Sagu adalah makanan pokok masyarakat Maluku dan Sagu harus menjadi salah satu indikator penilaian gizi masyarakat di daerah ini.

 

“Karena kalau dihitung dengan angka kecukupan gizi di daerah, kita tidak berada di urutan atas, karena perhitungan (indikatornya-red) adalah Beras. kita tidak dihitung karena Sagu tidak masuk,”jelas Derlen sembari menambahkan,  dari sisi ketersediaan pangan, Sagu di Maluku sudah lebih dari cukup.(****)