Rapat Paripurna DPRD, Noaf Rumau: 36 Juta Setiap Desa Untuk Pembuatan Monografi

Rapat Paripurna DPRD, Noaf Rumau: 36 Juta Setiap Desa Untuk Pembuatan Monografi

Bula-Hunimuanews.com: Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur, Noaf Rumau, menyampaikan atensinya kepada Bupati Mukti Keliobas, terkait permasalahan tata kelola pemerintahan Negeri dan Negeri Administratif, dalam Rapat Paripurna keempat masa sidang kedua DPRD Kab. SBT, Sabtu, 08/07/2017 berapa hari lalu di ruang sidang utama DPRD SBT

Rapat Paripurna DPRD SBT dengan agenda mendengar LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2016, dipimpin Ketua DPRD Agil Rumakat, SP dan Wakil Ketua Abdullah Kelilauw, S.Pd berlangsung aman dan tertib. Bupati Mukti Keliobas, usai menyampaikan LKPJ nya, mendapat ragam tanggapan positif dan apresiasi Anggota DPRD atas realisasi program kerja pada satu tahun anggaran (2016)

Dalam sesi tanggapan Anggota DPRD saat Rapat Paripurna berlangsung, berdasarkan pantauan jurnalis hunimuanews, Buruknya masalah tata kelola pemerintahan ditingkat Desa menjadi sorotan serius dari Anggota DPRD yang disampaikan sebagai bentuk evaluasi dan atensi kepada Bupati agar disikapi dengan baik dan benar guna kepentingan percepatan pembangunan ekonomi masyarakat di Desa.

Secara lugas dalam Rapat Paripurna itu Noaf Rumau, menyebutkan telah menerima informasi dari sejumlah kepala Desa Negeri dan Negeri Administratif bahwa di Tahun ini Kepala Badan PMD dan KB Kab. Seram Bagian Timur memotong  Dana Desa sebesar Rp. 36.000.000 untuk pembuatan Monografi Desa” ungkap Noaf dalam Rapat Paripurna itu

“Saya telah medapat informasi dari sejumlah Kepala-kepala Desa Negeri dan Negeri Administratif bahwa ditahun ini Kepala Badan PMD dan KB Kab. SBT, memotong 36 Juta setiap negeri dan negeri administratif untuk pembuatan Monografi Desa, sementara Monografi Desa ini sudah pernah dibuat, Kantor Desa masih banyak yang menggunakan Rumah Warga sebagai Kantor” Noaf Rumau ingatkan

“Kepada Kabag Tatapem dan Kepala Badan PMD-KB Kab. SBT untuk proaktif dan bertindak cepat dalam penataan pemerintahan ditingkat desa secara baik dan benar” harap Noaf juga

“Bupati segera melakukan pengukuhan terhadap Badan Permusyawaratan Negeri dan Negeri Administratif, sebab Para Kepala Desa mengangkat dan memberhentikan BPN dan BPNA secara sewenang-wenang, ini adalah bentuk potensi politik yang terjadi di tengah masyarakat”

Dikesempatan yang sama Noaf Rumau, dalam clossing statment, menyampaikan apresiasi nya kepada dua Kepala SKPD yakni Kadis Koperasi dan Kadis Pariwasata Kab. SBT atas kinerja baik dari kedua Kepala Dinas tersebut, Tegas Noaf Rumau, Politisi Partai Keadilan Sejahtera dari Dapil II Gorom-Wakate itu.