Pjs Bupati SBT Kembali Didemo

Pjs Bupati SBT Kembali Didemo

BULA, hunimuanews.com- Forum Pemuda Peduli Demokrasi (FPPD) Demo meminta Pjs Hadi Sulaiman jelaskan pembatalan surat Keputusan (SK) Bupati Mukti Keliobas yang dikeluarkan sebelum Keliobas melakukan cuti kampanye nya itu, FPPD itu kembali menggelar aksi Demonstrasi di depan pintu masuk pandopo Bupati SBT, Jumat (26/11/2020).

 

Dalam orasinya pendemo mengingatkan agar penjabat Bupati SBT Hadi Sulaiman dapat menjamin ketentraman dan stabilitas keamanan serta kondisi birokrasi menjelang pilkada 9 Desember mendatang. 

 

Pjs Bupati SBT itu, juga diminta agar tidak membuat keputusan-keputusan yang inkonstitusional dengan penyalahgunaan kewenangan yang dapat berimplikasi terhadap stabilitas keamanan di kabupaten seram bagian timur menjelang pikada.

 

Masa Aksi yang terdiri dari ketua KNPI SBT Rusdi Rumata, Ketua GMNI SBT Irwan Derlen, Ketua LMND SBT Ikbal Wattimena, Ketua FPMM SBT Rustam Rumasukun dan wakil ketua GP Ansor SBT Amir Ena, mereka meminta kepada penjabat Bupati seram bagian timur untuk segera menganulir Surat keputusan (SK) plt kepala-kepala desa yang tidak melalui rekomendasi camat sebagai salah satu syarat yang diamanatkan dalam ketentuan perundang-undangan dan peraturan daerah (PERDA).

 

" Meminta pejabat bupati segera mengaktifkan kembali 6 (enam) Plt kepala desa sesuai kesimpulan dari pada telaah bagian hukum yang mengantarkan SK pembatalan yang dikeluarkan oleh pejabat bupati dianggap catat hukum, dan mengingatkan pula kepada penjabat bupati untuk tidak keliru menafsirkan balasan surat dari kemendagri," ucap Koordinator aksi Sahaka Rolas.

 

Mereka juga mengutuk keras penjabat bupati atas rencana pergantian plt kepala kepala desa, karena kebijakan tersebut tidak substansial dan tidak berprinsip sehingga menyalahi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan memicu kegaduhan di tengah kehidupan masyarakat SBT menjelang pilkada nanti.

 

Selain itu, mereka mengancam jika tuntutan masa aksi tidak diindahkan, maka mereka menduga bahwa penjabat bupati Hadi Sulaiman tidak netral dalam menjalankan tugasnya. Olehnya itu mereka kembali dengan ribuan massa untuk meminta pertanggung jawaban penjabat bupati melalui aksi demonstrasi hingga masalah tersebut terselesaikan.

 

Ketua FPMM, Rustam Rumasukun dalam orasinya meminta secara tegas kepada penjabat bupati agar kebijakan kebijakan yang diambil oleh Pjs itu dievaluasi serta diselesaikan berdasarkan aturan yang berlaku.

 

"Kami sudah muak dengan kejadian 2010 lalu, yang mana kebijakan yang diambil telah pro terhadap rakyat, kami sebagai pemuda dan anak kandung negeri ini mempunyai tanggung jawab moril terhadap negeri kami sendiri, jangan sekali-kali mengambil kebijakan yang mengorbankan masyarak kami, jangan mencoba membuat keputusan yang nantinya merusak stabilitas keamanan dan ketentraman di negeri ini". Tutup Rustam.

 

Ketua FPMM itu juga mengakhiri orasinya dengan mengingatkan Penjabat bupati agar harus bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan masalah ini hingga mendapatkan titik terangnya. (HN-AMR)