Perjuangkan Nasib Pemilih, Komisi A Temui KPU Pusat

Perjuangkan Nasib Pemilih, Komisi A Temui KPU Pusat

JAKARTA, hunimuanews.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Seram Bagian Timur terus memperjuangkan nasib 12 ribu lebih warga yang terancam tidak mememilih gubernur dan wakil gubernur Maluku karena tidak memiliki KTP Eletronik. Komisi A pun menyambangi KPU Pusat.

 

Seperti dilansir gpriority.co.id, Senin (28/5) Komisi A DPRD SBT bersama KPUD SBT menemui Komisi Pemiliha Umum (KPU) Pusat di Jakarta untuk menyampaikan masalah tersebut, agar dapat diselesaikan.

 

Selain ketua Komisi A, Umar Gassam, turut hadiri sejumlah angota komisi diantaranya Abu Bakar El, Nuzul Rumain, dan Jhon Rumadan.

 

Saat pertemuan tersebut, ketua komisi A, Umar Gassam mengatakan, masalah nasib 12 ribu warga yang terancam tidak dapat memilih ini mengemuka di SBT dalam beberapa pekan terakhir.

 

Pihaknya, ungkap Umar Gassam, kerap mendapat pertanyaan dari masyarakat tentang masalah tersebut, namun ada jawaban yang pasti.  

 

Dikatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan KPUD provinsi Maluku, namun hasilnya belum memuaskan. Sehingga, perlu penjelasan dari KPU Pusat tentang solusi mengatasi masalah tersebut, sehingga warga dapat menggunakan hak pilih mereka.

 

“Nah yang menjadi pertanyaan mereka adalah yang tidak mempunyai data itu bagaimana, hal ini dikarenakan mereka belum terekam. dikarenakan jangkauan terlalu luas. Dan itu bukan satu titik tapi ada 12 ribu orang yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Tetapi bagaimana dalam rentang waktu itu dukcapil tidak bisa menyelesaikan itu,bagaimana solusinya,”ucap Umar Gazam.

 

Menanggapi hal tersebut, kepala Biro Perencanaan Data dan Informasi KPU Pusat, Bastian mengatakan  Daftar Pemilih Tetap (DPT) sudah ditetapkan untuk masing - masing kabupaten/kota.

 

Dikatakan, KPU pusat juga  telah  melakukan koordinasi dengan Dukcapil baik pusat maupun daerah. Bahkan KPU juga  telah membuat edaran kepada KPUD untuk membuat surat kepada pemilih yang tidak masuk DPT dan tidak memiliki e-KTP maupun Surat Keterangan harus melakukan perekaman.

 

“Dan ini harus disosialisasikan kepada Bupati dan Disdukcapil, agar menyelesaikan masalah ini. Ketua KPU SBT harus aktif mengirim surat yang tadi kita sebutkan,”ucap Bastian.

 

Sebagaimana diketahui,  sebelumnya, sebanyak 14.530 warga di daerah ini terancam tidak dapat memilih, karena belum memiliki KTP Eletronik atau Surat Keterangan yang merupakan salah satu syarat untuk menggunakan hak pilih.

 

Setelah diteliti lagi oleh dinas Dukcapil, diketahui sebanyak 2.226 warga dari 14.530  tersebut telah memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). Sehingga, jumlah warga yang belum memiliki KTP atau NIK tersisa 12.304 orang.

 

Hanya saja, 2.304 warga yang diketahui telah memiliki NIK tersebut belum dipastikan telah memiliki KTP Eletronik atau belum.

 

Hingga saat ini, dinas Dukcapil  kabupaten SBT terus melakukan perekaman di sejumlah kecamatan di daerah ini, sehingga, jumlah warga yang terancam tidak memilih dapat diminimalisir. (gpriority/HN-GR)