Penyimpangan Dana Desa , Kejaksaan Negeri Ambon Sosialisasi TP4D

Penyimpangan Dana Desa , Kejaksaan Negeri Ambon Sosialisasi TP4D
hunimuanews.com - mendorong pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah di Kota Ambon agar berjalan bersih, aman dan terhindar dari masalah hukum, maka Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambon, Kamis (24/8) menggelar Sosialisasi Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) kepada Kepala Desa dan Raja se-Kota Ambon.
 

Kepala Kejaksaan Negeri Ambon Robert Ilat mengatakan, TP4D dibentuk untuk mengawal dan mengamankan dana desa agar para kades/raja tidak melanggar ketentuan, sekaligus mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya preventif dan persuasif.
 

"Kegiatan ini penting bagi para kepala desa dan raja beserta aparatur pemerintahan untuk memahami sesungguhnya penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD"). Ungkapnya
 

Ilat menuturkan, ADD  dan DD yang dikucurkan pemerintah setiap tahun mengalami kenaikan, maka jika tidak disertai dengan perencanaan dan sumber daya manusia (SDM) yang menunjang, dipastikan akan terjadi tindak penyelewengan.
 

"para kepala desa dan raja wajib menyiapkan SDM yang baik untuk mengelola dana desa yang dimulai dengan tahapan perencanaan, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan anggaran yang diterima". Himbawanya

Ilat berharap sosialisasi ini dapat menjadi wadah koordinasi dan pengetahuan yang kedepan dapat meminimalisir penyalahgunaan pengelolaan Dana Desa.
 

"Kejaksaan Negeri membuka ruang konsiultasi pengunaan dana dana desa. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir dan mencegah terjadinya penyimpangan" Lanjut Ilat
 

Kepala Kejaksaan Negeri Ambon tersebut menghimbau, kepada para kepala Desa/Raja maupun aparatur pemerintah desa ‎melakukan koordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi menghambat, menggagalkan dan menimbulkan kerugian keuangan negara.
 

Tim TP4D Kota Ambon dibentuk atas dasar Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2015, Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategi Nasional dan Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP- 152/A/JA/10/2015 tanggal 1 Oktober 2015, tentang pembentukan TP4D oleh Kejaksaan.