Penyelesaian Dugaan Money Politik, Kibar SBT Desak Ketegasan Kapolda Maluku

Penyelesaian Dugaan Money Politik, Kibar SBT Desak Ketegasan Kapolda Maluku
Penyelesaian Dugaan Money Politik, Kibar SBT Desak Ketegasan Kapolda Maluku

BULA, hunimuanews.com - Dugaan money politik yang terjadi di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), yang melibatkan satu pejabat dan oknum polisi. Telah dilaporkan masalahnya ke Propam Mabes Polri dan Kompolnas Republik Indonesia.

 

Ketua DPC LSM Kibar SBT M.Saleh Kafara mengatakan, dirinya sudah memasukan surat tertulis beserta alat bukti yang diserahkan secara resmi ke Propam Mabes Polri dan  Kompolnas RI sebagai dasar laporan.

 

"Kasus dugaan money politik yang melibatkan satu pejabat dan oknum polisi pada pileg 17 april lalu, di Kecamatan Tutuk Tolu Kabupaten SBT sudah saya laporkan ke pihak berwajib" ucap Kafara dalam rilisnya, yang diterima media ini di Bula pada Rabu, (4/09/19).

 

Selaku pelapor Kafara menyampaikan, Kapolda Maluku harus tegas dalam menyelesaikan kasus dugaan itu, pasalnya, karena kusus money politik sudah dilimpahkan ke Polda Maluku. "Saya meminta ketegasan Polda Maluku agar secepatnya diproses secara hukum, atas dugaan keterlibatan pejabat Daerah dan oknum kepolisian dimaksud" desak Kafara.

 

Ketua umum LSM Kibar SBT itu mengakui, dua Minggu yang lalu sudah dilakukan pemeriksaan oleh Polda Maluku terhadap pelapor, saksi dan oknum polisi di tempat dugaan kejadian. Namun, jika proses ini lambat. Maka dirinya akan melanjutkan aksi tahap ketiga sesuai dengan instruksi Jend.Tito Karnavian, terkait sanksi keterlibatan oknum kepolisian dalam ranah politik.

 

"Jika persoalan ini masih lambat ditangani di polda Maluku, saya akan kembali melakukan demonstrasi yang ke-3 kalinya di propam mabes polri" ucap Kafara.

 

Selain itu, Ali Akbar Rumoma Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (BPL PB HMI) menilai,  tindakan pelanggaran pemilu sangat melanggar Kode etik Pemilu di Kabupaten SBT.


Maka Rumoma menegaskan, Kapolda Maluku harus serius dalam menengani masalah tersebut. Karena menurutnya dugaan ini bukanlah masalah yang biasa atau hal sepele.

 

"Jika dugaan kasus ini dibiarkan berlarut-larut, maka akan menjadi opini publik terhadap dugaan keterlibatan institusi kepolisian dalam kontestasi Pilpres dan Pileg 2019 yang baru saja usai ini" tutur Rumoma.

 

Pengurus PB HMI menjelaskan, banyak kasus dan kesalahan yang tertangkap tangan di lapangan. Kejadian itu saat Pemilu yang diselenggarakan di Kecamatan Tutuk Tolo. "Kapolda Maluku agar jelih mengambil keputusan atas oknum penyelewengan pemilu" katanya.

 

Dirinya mengingatkan, jika kasus pelanggaran pemilu ini dibiarkan merembet, maka dirinya meyakini pemilihan  bupati dan  wakil bupati 2020 mendatang, kejadian money politik pasti terulang kembali. (HN-Opan).