Pemda SBT Melakukan Pembentukan PPID dan KIM

Pemda SBT Melakukan Pembentukan PPID dan KIM
Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) dalam rangka penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik seperti yang diamanatkan oleh UU KIP (Keterbukaan Informasi Publik). dengan mempersiapkan berbagai hal pendukungnya seperti membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan menyusun Perwal.

Bupati SBT Abdul Mukti Keliobas, dalam sambutannya, yang dibacakan Asisten II Sekda Bachtiar Rengifuryaan saat membuka kegiatan sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik dengan yang di maksud dengan mengangkat tema “Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Kabupaten Seram Bagian Timur”, yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten SBT, di kantor Bappeda.

"Dimana setiap badan publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi secara cepat, sebagaimana yang terlampir dalam pasal 13 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 dan pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, baik Pemerintah provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota, wajib menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui surat keputusan kepala daerah". Ungkapnya

"Tugas PPID adalah menyediakan informasi publik bagi pemohon informasi. Dengan adanya PPID ini diharapkan implementasi UU keterbukaan informasi publik. dalam melaksanakan pelayanan informasi, PPID harus berpedoman pada 5 azas yakni, Transparansi, Akuntabel, Kondisional, Partisipatif, Kesamaan hak, Keseimbangan dan Kewajiban". Tegasnya

Kegiatan sosialisasi itu diikuti sejumlah peserta dari perwakilan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten SBT.

Kepala Dinas Infokom Menuturkan "Pemantapan PPID pembantu di informasi keterbukaan publik di lingkup Kabupaten SBT. proses pemberian informasi secara terbuka yang dibutuhkan masyarakat bisa berjalan dan terlayani dengan baik.

Menurut Keliola, bahwa pihaknya sudah mempersiapkan jauh-jauh hari mengenai penunjang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten SBT ini. Dengan persiapan tersebut, lanjutnya, 

"Warga SBT bisa memperoleh informasi dari berbagai macam, seperti halnya melalui website, leaflet, maupun papan pengumuman yang ada di setiap SKPD. Pun demikian demikian jika ada keluhan mengenai pelayanannya, bisa disampaikan secara langsung maupun lewat email kepada pihak penyedia informasi" paparnya,'

Dengan demikian, kata dia, publik bisa mengetahui berbagai hal informasi, seperti halnya tentang kebijakan Pemerintah sepertin apa dan bagaimana. “Jika masyarakat bisa terlayani dan bisa mengakses informasi secara maksimal, maka akan tercipta situasi yang kondusif,” sambungnya,'

Pemberlakuan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadi landasan hukum terhadap hak setiap orang dalam memperoleh informasi publik di Indonesia khususnya di Kabupaten Seram Bagian Timur.