Pembahasan RPJMD, Wabup SBT Minta Campur Tangan OPD

Pembahasan RPJMD, Wabup SBT Minta Campur Tangan OPD

BULA, hunimuanews.com- Pembahasan dan penyusunan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) tahun 2021-2026, Wakil Bupati (Wabup) kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) Idris Rumalutur meminta campur tangan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pembahasan tersebut.

 

Melalui permintaan itu, Wabup berharap semua pimpinan OPD dilingkup pemerintah kabupaten (Pemkab) mampu memberikan tanggapan dan masukan terkait penyusunan KLHS dan RPJMD dimaksud.

 

Permintaan Wabup ini disampaikan saat menghadiri kegiatan Konsultasi Publik I tentang penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD tahun 2021-2026 di Aula Pandopo Bupati SBT Rabu, (15/09/21).

 

"Kita berharap OPD berperan aktif dalam program ini. Karena ini begitu penting untuk pembangunan, dan kalau kita lengah saja itu akan berdampak pada jalannya pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Seram Bagian Timur,” harapnya.

 

Diketahui salah satu tahapan dalam pembuatan KLHS ini, yakni konsultasi publik. Pada Konsultasi Publik I ini telah menyepakati isu strategis, tantangan, dan kondisi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

 

Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RPJMD.

 

Dalam kegiatan tersebut, Tim Penyusun KLHS Dr. Ir. F.S Latumahina, Ir. P.Kunu, Dr. A. Kilkoda dan Dr. Navli Tiven mengulas berbagai penyampaian yang berkaitan langsung dengan pembahasan tersebut. Pada kesempatan itu, Wabub turut memberikan support dan dukungan terhadap kinerja tim penyusun. 

 

Wakil Bupati (Wabup) Idris Rumalutur dalam paparannya mengatakan, kajian lingkungan hidup strategis merupakan tahapan penting dalam penyusunan RPJMD. Menurutnya, ada dampak yang timbul dalam pembangunan di semua sektor. Salah satunya berkaitan dengan aspek lingkungan hidup. Olehnya itu kata Wabup penyusunan RPJMD mesti disertai dengan KLHS.

 

"Sehingga pembangunan di Kabupaten Seram Bagian Timur selama 5 tahun kedepan tidak berdampak terhadap lingkungan hidup. Ini adalah sebuah jaminan perencanaan yang dilakukan oleh tim penyusun RPJMD kita dari Universitas Pattimura Ambon,”ungkap Wabub.

 

Disamping itu Wabub menandaskan, RPJMD kabupaten SBT tahun 2021-2026 yang sedang disusun, merupakan penjabaran dari visi-misi dirinya dan Bupati Abdul Mukti Keliobas yang terpilih pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2020 lalu. Dengan begitutu lanjut dia, mestinya lahir kajian-kajian yang dilakukan oleh para ahli yang kompeten agar visi misi yang tertuang dalam RPJMD tersebut mempunyai dampak baik terutam bagi lingkungan hidup.

 

“Ini dipadukan dengan visi misi bupati dan wakil bupati. Karena itu, kita ingin memastikan bahwa rencana pembangunan ini harus dibangun secara ilmiah maka, teman-teman dari universitas Pattimura hadir. Supaya menjadi jaminan. Visi misi ini pasti disertakan dalam kajian-kajian dalam rangka pembangunan 5 tahun kedepan,”ujar Wabub.

 

Sementara penyusunan KLHS dalam setiap penyusunan RPJMD, tentunya menggunakan Pendekatan Penilaian Pencapaian TPP daerah untuk mendukung capaian TPP nasional. Selain itu, KLHS bertujuan untuk memastikan aspek pembangunan berkelanjutan telah terintegrasi dalam Kebijakan, Rencana, dan Program dalam RPJMD.

 

Hadir dalam kegiatan tersebut, Wakil Bupati (Wabup) SBT Idris Rumalutur, Pj. Sekretaris Daerah (Sekda) Drs. Jafar Kwairumaratu Tim penyusun KLHS RPJMD, dan seluruh pimpinan OPD, dan pimpinan OKP di Kabupaten Seram Bagian Timur. (HN-MR)