NR : Legislator di Desa Perlu Dievaluasi

NR : Legislator di Desa Perlu Dievaluasi

BULA,Hunimuanews.com-Anggota Komisi A DPRD kabupaten Seram Bagian Timur, Nuzul Rumain mengatakan, pemerintah di daerah ini perlu  mengevaluasi legalitas ketua serta anggota Badan Permusyaratan Negeri serta Negeri Administratif  (BPN/BPNA).

 

Hal tersebut disampaikan Rumain saat sidang Paripurna dalam rangka tutup buka sidang di gedung DPRD kabupaten SBT, Selasa (4/9).

 

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menegaskan, perlu dipastikan, para legislator di tingkat desa tersebut  merupakan hasil musyawarah masyarakat desa, bukan ditunjuk oleh kepala desa.

 

“Saya berharap, sebelum pemilihan kepala desa,  Pemdes harus mengevaluasi  seluruh BPN serta BPNA yang ada di kabupaten Seram Bagian Timur. Apakah BPN  itu dipilih langsung oleh masyarakat melalui forum musyawarah desa atau ditunjuk oleh kepala desa,”ungkap Rumain dalam forum sidang yang dihadiri oleh bupati, Abdul Mukti Keliobas tersebut.

 

Apalagi, dalam waktu dekat akan dilaksanakan pelantikan BPNA dan selanjutnya berwenang membentuk panitia pemilihan kepala desa di tingkat desa itu sendiri. Pemerintah perlu mengetahui secara pasti prosedur penunjukkan para legislator desa itu.

 

“Bila tidak dilakukan evaluasi,  saya khawatir, ada BPNA yang diangkat tanpa melalui forum musyawarah desa,”ungkapnya.

 

Jangan sampai, lanjut Rumain Surat Keputusan  (SK) bupati tentang pengangkatan serta pelantikan BPNA digugat lantaran proses awalnya tidak sesuai amanat regulasi.

 

“ Nanti ada pihak yang bisa menggugat SK tersebut, karena BPNA tidak direkrut sesuai dengan amanat UU nomor 6 tahun 2014, pasal 58,” kata Rumain, mengingatkan.

 

Ia mengatakan, sebagaimana diketahui,  semangat Undang-Undang  UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa adalah  mewuwjudkan desa yang maju, kuat, Mandiri, berkeadilan dan demokratis.

 

Pemerintah Desa memiliki kewenangan untuk mengurus, mengatur diri sendiri guna mencapai kesejahteraan masyarakat desa.

 

“Berpatokn pada visi Undang-undang nonor 6 Thun 2014 tentang desa, maka ada kewenangan yang dimiliki oleh kepala desa dan juga kewenangan yang dimiliki oleh BPN atau BPNA.

 

"Oleh karena itu, saya berharap, sebelum pemilihan kepala desa harus mengevaulasi seluruh BPNA di  kabupaten SBT,”tegasnya.(GR)